Koma.id – Isu mengenai rencana gerakan massa yang disebut akan turun ke jalan pada pertengahan Agustus 2026 ramai beredar di media sosial. Mantan pejabat intelijen TNI Brigjen TNI (Purn) Purnomo menilai isu tersebut perlu dicermati meski aksi yang dimaksud hingga kini belum terjadi.
Purnomo menilai isu gerakan massa tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai rumor kosong. Menurutnya, munculnya isu tersebut tidak terlepas dari adanya keresahan ekonomi dan benturan kepentingan sejumlah kelompok.
Ia melihat terdapat kelompok tertentu yang merasa kepentingannya terganggu oleh arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
Salah satu kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan resistensi adalah langkah pemerintah dalam melakukan penataan dan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Menurut Purnomo, kebijakan untuk menertibkan pengelolaan SDA berpotensi memengaruhi kelompok-kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan dari sektor tersebut.
“Kalau ada pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kemudian merasa terancam, tentu akan muncul resistensi,” kata Purnomo, dikutip Kamis (13/8/2026).
Ia menduga resistensi tersebut dapat berkembang menjadi persoalan politik apabila kepentingan ekonomi yang terdampak kemudian berkelindan dengan kepentingan kelompok tertentu.
Dalam kondisi tersebut, isu mengenai gerakan massa dapat menjadi salah satu saluran untuk memperbesar tekanan terhadap pemerintah.
Purnomo mengatakan pemerintah perlu mencermati perkembangan isu tersebut tanpa melakukan tindakan berlebihan. Menurutnya, langkah antisipasi tetap diperlukan untuk mencegah munculnya gangguan keamanan, namun harus dilakukan secara proporsional.
Ia juga menilai pemerintah perlu memperhatikan faktor ekonomi dan keresahan masyarakat sebagai bagian dari upaya meredam potensi gejolak.
Menurut Purnomo, apabila persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak segera direspons, isu-isu politik yang berkembang di media sosial dapat lebih mudah mendapatkan dukungan.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai adanya gerakan massa besar sebagaimana isu yang beredar di media sosial.
Karena itu, masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait rencana aksi tersebut.
Isu mengenai gerakan massa pada Agustus 2026 sebelumnya memang ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang sumbernya tidak jelas.
Di sisi lain, pemerintah dan aparat keamanan juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
