Koma.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun waktu hingga 30 tahun ke belakang. Usulan tersebut disampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/08).
Prabowo mengungkapkan, setelah pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, pemerintah menemukan jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan. Angka ini jauh lebih besar dari perkiraan awal yang hanya sekitar 300–400 perusahaan.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola BUMN. Ia menyebut kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran direksi BUMN selama tiga dekade terakhir. Meski demikian, ia juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi mereka yang mengakui kesalahan dan bertobat.
“Saya akan minta DPR mempertimbangkan, kalau perlu memberi peluang amnesti bagi mereka yang sadar dan mengakui,” katanya.
Presiden menyoroti banyak BUMN yang tidak produktif dan terus merugi, namun dalam laporan keuangan justru mencatat keuntungan.
“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan asing bekerja sama dengan BUMN kita,” tegasnya.
Prabowo menekankan perlunya mekanisme khusus untuk menangani dugaan penyimpangan di tubuh BUMN. Ia menyerahkan keputusan pembentukan pengadilan ad hoc maupun pemberian amnesti kepada wakil rakyat di DPR.
“Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya,” ujarnya.
