KOMA.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi diperparah fenomena El Nino. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga ketersediaan air di berbagai daerah serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi modifikasi cuaca yang lebih masif.
Fernando Emas Khawatir Ucapan Ulta Levenia Bisa Ganggu Hubungan Indonesia dengan Negara Lain
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca untuk mendukung pengisian waduk sekaligus menjaga kelembapan wilayah yang rawan terbakar.
“Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga dengan, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca. Tadi diperkuat banyak tentang modifikasi cuaca,” jelas Faisal.
Menurutnya, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi modifikasi cuaca akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
“Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca, dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi,” ungkapnya.
Selain untuk mitigasi karhutla, pemerintah juga akan memanfaatkan modifikasi cuaca guna mengisi cadangan air di sejumlah waduk strategis di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan melibatkan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, hingga sektor swasta.
“Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi, dan air bersih,” ujarnya.
Faisal menilai pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah yang lebih menekankan aspek pencegahan dibanding penanganan setelah bencana terjadi. Menurutnya, upaya menjaga kelembapan lahan sejak dini dapat mengurangi risiko kebakaran yang lebih luas.
“Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam yang disemprot, dan sebagainya. Tapi ketika permukaan air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air, dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015,” pungkasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino, sekaligus menjaga ketahanan air nasional, mendukung sektor pertanian, serta meminimalkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
