Koma.id, SEMARANG – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) berhasil mengungkap 46 kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 61 orang sebagai tersangka serta menyita 51 kendaraan dan sekitar 63 ribu liter BBM jenis solar dan Pertalite.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, mengatakan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Korlantas Polri Resmi Gelar Operasi Zebra 2026, Siapkan Pengamanan Dini Jelang Libur Nataru
“Total ada 46 perkara dengan 61 tersangka. Kami juga mengamankan 51 kendaraan dan menyita sekitar 63 ribu liter BBM yang terdiri dari solar dan Pertalite,” ujar Roy di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Menurut Roy, praktik penyelewengan BBM subsidi tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Demak, Kabupaten Purworejo, dan Kota Surakarta.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memperoleh BBM subsidi secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Salah satunya dengan memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
“Modus yang dilakukan antara lain memodifikasi tangki kendaraan untuk memperbesar kapasitas penampungan BBM. Ada juga yang menggunakan QR Code MyPertamina dan pelat nomor kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang,” jelasnya.
Selain itu, para pelaku diduga menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Mereka juga menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya sebelum dijual kembali.
Bahkan, polisi menemukan praktik penyelewengan dengan cara mencampurkan BBM subsidi jenis solar dengan minyak hasil olahan untuk kemudian diperjualbelikan.
Roy menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada penetapan para tersangka. Polda Jateng akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat maupun pihak yang menikmati keuntungan dari praktik penyelewengan BBM subsidi.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menikmati hasil penyelewengan BBM subsidi. Apabila BBM hasil penyelewengan digunakan untuk kebutuhan industri, perusahaan yang menggunakannya juga akan dikenai sanksi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, menjelaskan bahwa seluruh transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU dapat dipantau dan tercatat melalui sistem yang tersedia.
Namun, para pelaku diduga mengakali sistem tersebut dengan menggunakan QR Code maupun nomor polisi kendaraan yang berbeda-beda. Cara itu memungkinkan mereka berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk membeli BBM subsidi secara berulang.
“Seluruh transaksi pembelian BBM bersubsidi sebenarnya dapat dimonitor dan tercatat. Namun, yang dilakukan para pelaku adalah menggunakan QR Code atau nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk melakukan pembelian berulang,” kata Fanda.
Fanda juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM bersubsidi dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas pembelian yang tidak wajar.
Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun melalui layanan Pertamina 135. Informasi masyarakat tersebut dapat menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pemeriksaan dan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan.
“Jika masyarakat menemukan pembelian BBM subsidi yang tidak wajar, silakan melapor kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina 135. Dengan begitu, kami dapat melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi yang terindikasi merugikan masyarakat,” ujarnya.
Pengungkapan 46 kasus tersebut menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Penindakan terhadap praktik penyelewengan diharapkan dapat melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan energi bersubsidi bagi pihak yang benar-benar membutuhkan.














