Koma.id | Jakarta – Kabupaten Sambas kembali menjadi sorotan dalam upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan. Dalam pertemuan strategis antara Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, dengan Bupati Sambas, H. Satono, berbagai program prioritas dibahas, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, hingga penguatan ekspor-impor.
Pemerintah Kabupaten Sambas telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komjen Pol. Makhruzi mengapresiasi keberhasilan program ini, yang tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi masa depan di wilayah perbatasan.
“Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga membentuk fondasi kesehatan generasi masa depan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan program pemerintah,” Ujar Komjen Pol. Makhruzi.
Selain pangan, pendidikan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan perbatasan. BNPP RI mendukung rencana pendirian Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat perbatasan.
BACA JUGA : Indonesia Perkuat Aspek Perbatasan dan Literasi Usai Ketemu Wakil PM Malaysia
Tidak hanya itu, perbincangan juga mencakup rencana pembangunan Politeknik Universitas Pertahanan (Unhan) di Sambas, yang akan berorientasi pada bidang pertanian. Dengan adanya politeknik ini, diharapkan muncul sumber daya manusia unggul dalam sektor pertanian, yang kelak mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita dapat mencetak sumber daya manusia pertanian yang mumpuni dari masyarakat perbatasan,” tegas Komjen Pol. Makhruzi.
Di sektor perdagangan internasional, Kabupaten Sambas menghadapi tantangan besar karena belum memiliki pelabuhan ekspor-impor. Komjen Pol. Makhruzi menilai bahwa pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) harus segera dipercepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Potensi pertanian seperti cabai, bawang, dan berbagai sayuran dari Sambas sangat besar. Dengan akses ekspor yang lebih baik, komoditas ini bisa menjadi unggulan di pasar internasional,” jelasnya.
BACA JUGA : PLBN Sota: Pesona Perbatasan yang Menghadirkan Cerita Unik di Ujung Timur Indonesia
Sebagai langkah awal, BNPP RI berencana mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Perdagangan untuk segera mengoperasikan TBI di Sambas. Penyusunan regulasi operasional nantinya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, serta TNI/POLRI.
Lebih jauh, Komjen Pol. Makhruzi menegaskan bahwa BNPP RI mendorong agar seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), baik tipe A maupun tipe B, dilengkapi dengan TBI. Dengan optimalisasi fungsi PLBN, kawasan perbatasan dapat berkembang sebagai pusat ekonomi baru yang berdaya saing.
“TBI ini akan menjadi simpul vital dalam meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara dari wilayah perbatasan. Ini bukan hanya tentag fasilitas fisik, tetapi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” tambahnya.
Dengan semangat kolaborasi, BNPP RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan, mencakup ketahanan pangan, pendidikan, serta peningkatan akses ekspor-impor. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk menciptakan perbatasan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
