Koma.id– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Indonesia, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berarti anggaran tersebut ditiadakan. Menurutnya, langkah ini lebih bersifat sementara dan dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana negara.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan agar penyusunan anggaran di Kementerian PU memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan pembangunan jangka menengah dan panjang yang memiliki dampak lebih besar dibandingkan proyek pembangunan IKN. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemblokiran ini bukan berarti penghapusan anggaran, melainkan hanya penghentian sementara untuk mengalihkan fokus ke program yang lebih mendesak.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menyoroti besarnya jumlah anggaran yang diblokir. Ia mengapresiasi langkah yang diambil berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo, yang menurutnya merupakan kebijakan di luar kebiasaan (out of the box).
Batas Waktu Pengkinian Data BSU 2026 Berakhir, Pekerja Diminta Pantau Status Penyaluran Rp 900.000
Pasalnya, pemblokiran ini dapat menjadi momentum evaluasi bagi kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
