Koma.id– Polemik riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (6/10/2026), dengan politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan Gibran mundur secara terhormat dari jabatan Wakil Presiden, bahkan mempertanyakan kemungkinan Gibran tetap menjadi Wapres sambil mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C.
“Saya malah berpikir ketika kasus ini masuk ke tahap pembuktian di MK, sebaiknya mundur saja, supaya tidak dilanjutkan dan closed. Malu kita sebagai bangsa melihat kasus ini disidangkan di MK,” kata Andreas kepada media.
Pernyataan itu muncul setelah MK dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena statusnya sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dilantik, sehingga persoalan tersebut dinilai tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres.
Menanggapi polemik itu, Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin melanjutkan kuliah hingga S1 di Singapura jika tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, sekaligus menyatakan menghormati proses MK dan memilih tetap fokus bekerja membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan program pemerintah. Gibran juga menyebut persoalan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan akan segera ditindaklanjuti.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” katanya.
