Koma.id | Jakarta – Penanganan konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan operasi militer semata. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan diperlukan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan keamanan dan pembangunan guna mewujudkan stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat menanggapi perkembangan situasi keamanan di Papua, termasuk aktivitas kelompok bersenjata yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.
Bagi Agus, menjaga keamanan tetap menjadi bagian penting. Namun, di saat yang sama, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat juga harus berjalan beriringan agar persoalan Papua dapat ditangani secara menyeluruh.
Lava Pijar Mengalir di Malam Hari, Warga Kaki Gunung Ili Lewotolok Tingkatkan Kewaspadaan
“Saya sudah bilang dari awal bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,” kata Agus di Jakarta, Minggu (27/09).
Menurutnya, kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada operasi keamanan. Prajurit juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di sejumlah wilayah, personel TNI turut membantu pembangunan rumah ibadah, penyediaan sarana air bersih melalui sumur bor, perbaikan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga menjadi tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses pendidikan.
“Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, menurut Agus, menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif di Papua. Dengan pembangunan yang berjalan dan pelayanan dasar yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat kehadiran negara secara langsung.
Meski menekankan pentingnya pendekatan pembangunan, Panglima TNI menegaskan bahwa aparat tetap akan mengambil langkah keamanan terhadap kelompok yang dinilai mengganggu kedaulatan negara.
“OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” tegasnya.
Pernyataan Agus muncul di tengah sorotan terhadap operasi keamanan yang dilakukan TNI di Papua Pegunungan. Sebelumnya, pimpinan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya, bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di Kabupaten Nduga.
Kelompok tersebut mengklaim serangan dari udara menyebabkan enam anggotanya terluka dan meminta penggunaan pesawat tempur, helikopter, serta drone dihentikan karena dinilai berpotensi berdampak pada wilayah permukiman warga sipil di sekitar area konflik.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah terus mendorong pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan dan pembangunan. Bagi TNI, menjaga stabilitas keamanan tetap menjadi prioritas, namun percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua juga dinilai sebagai bagian penting dalam upaya menciptakan perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.
