Koma.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa investor lebih mempertimbangkan prospek perekonomian Indonesia dibandingkan dinamika politik dalam negeri. Menurutnya, kekuatan fundamental ekonomi menjadi faktor penting yang menentukan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat merespons kekhawatiran mengenai sikap investor yang berpotensi menahan keputusan investasi atau memilih bersikap wait and see setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
IHSG Ditutup Menguat Tajam 2,66 Persen di Tengah Mundurnya Wapres Gibran dan Hasil Tinjauan MSCI
Airlangga mengatakan, investor pada dasarnya akan melihat arah dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kepastian ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan investasi.
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.239 per Dolar AS, Pasar Cermati Dinamika Politik Domestik
“Kalau investor yang paling penting kan prospek perekonomian,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (13/11/2026).
Menurut Airlangga, dinamika politik memang dapat memunculkan sentimen di pasar keuangan. Namun, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan perubahan kondisi fundamental ekonomi nasional.
Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan berbagai agenda ekonomi berjalan sesuai rencana agar kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian pemerintah adalah implementasi perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan sejumlah negara, termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Pemerintah menargetkan penandatanganan IEU-CEPA pada 21 November 2026, dengan implementasi mulai 1 Januari 2027.
Airlangga menilai kerja sama tersebut penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta membuka peluang investasi antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.
Selain IEU-CEPA, pemerintah juga terus mempercepat proses aksesi Indonesia untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Pemerintah Kejar Aksesi CPTPP dan Keanggotaan OECD
Airlangga mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan berbagai persyaratan untuk mempercepat proses bergabungnya Indonesia dalam CPTPP.
Menjelang pertemuan CPTPP di Vietnam pada 26 November 2026, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kesiapan Indonesia dalam proses aksesi tersebut.
Indonesia juga telah menerima kuesioner dari Vietnam dan mulai membahas posisi serta kesiapan kementerian terkait untuk memenuhi persyaratan keanggotaan.
Keikutsertaan dalam CPTPP dinilai berpotensi memperluas akses pasar Indonesia ke berbagai negara anggota, termasuk Inggris, Peru, dan Meksiko.
Di samping itu, pemerintah juga mempersiapkan kedatangan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann dalam rangka fact-finding mission. Kunjungan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD pada 2028.
Airlangga juga menyinggung agenda pengumuman perkembangan ekonomi oleh OECD pada 25 November 2026. Pemerintah berharap hasil pengumuman tersebut memberikan sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia.
“Apalagi juga nanti ada pengumuman ekonomi tanggal 25 [November] oleh OECD. Harapannya itu semua positif untuk perekonomian,” kata Airlangga.
Menurutnya, berbagai agenda kerja sama internasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga prospek ekonomi nasional agar tetap menarik bagi investor.
Gejolak Politik Diharapkan Tidak Mengganggu Aktivitas Ekonomi
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus menjaga fundamental ekonomi Indonesia di tengah dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun global.
Ia berharap kematangan fundamental ekonomi dapat membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa terganggu oleh gejolak politik.
“Tentu kita berharap dengan kematangan fundamental perekonomian, harapannya gejolak geopolitik maupun politik nasional itu bisa decoupling dengan kegiatan ekonomi,” ujar Airlangga.
Meski demikian, Airlangga tidak menampik bahwa dinamika politik dapat memengaruhi sentimen pasar keuangan, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah.
Ia menjelaskan bahwa perekonomian dipengaruhi dua faktor utama, yakni fundamental dan sentimen. Faktor sentimen biasanya berkaitan dengan berbagai kejutan atau guncangan yang terjadi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan pasar keuangan dan berharap gejolak politik tidak berkembang menjadi gangguan terhadap kegiatan ekonomi secara luas.
IHSG Menguat, Rupiah Melemah ke Rp18.239 per Dolar AS
Airlangga turut menyoroti pergerakan pasar modal Indonesia pada penutupan perdagangan Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, kondisi pasar saham masih menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup naik 2,66 persen ke level 5.250,90.
Penguatan IHSG tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pasar modal masih menunjukkan respons positif di tengah dinamika politik nasional.
“Faktor sentimental biasanya berkait dengan shock-shock yang ada. Kalau kami lihat capital market hari ini baik, hijau dan naik,” kata Airlangga.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada pergerakan nilai tukar rupiah. Pada penutupan perdagangan Kamis, rupiah melemah 90 poin atau 0,50 persen ke level Rp18.239 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp18.149 per dolar AS.
Airlangga mengakui pergerakan rupiah dapat dipengaruhi berbagai sentimen yang berkembang. Meski demikian, ia meminta agar perkembangan nilai tukar tidak hanya dilihat berdasarkan pergerakan dalam satu hari.
“Kalau itu kita tunggu aja lihat perkembangan, karena kan dolar bukan nilai satu hari tetapi secara kumulatif,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi agar gejolak politik tidak mengganggu aktivitas perdagangan, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pemerintah berharap investor tetap melihat Indonesia berdasarkan prospek ekonomi dan kekuatan fundamentalnya, bukan semata-mata perkembangan politik yang sedang berlangsung.
