Koma.id– Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan memberikannya status sebagai lembaga negara melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Presiden telah menuai kritik tajam dari kalangan ahli hukum.
Langkah ini tidak hanya dianggap tidak tepat, tetapi juga dianggap dapat melemahkan sistem presidensial dan mencerminkan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai bahwa revisi tersebut melanggar konstitusi dan bertentangan dengan semangat reformasi. Dia menyatakan kekhawatirannya bahwa perubahan tersebut dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun selama ini.
Selain itu, usulan perubahan ini juga menarik perhatian karena dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif dan urgensi sebenarnya di balik langkah tersebut.
Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, memberikan dukungan terhadap rencana DPR untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi DPA.
Bamsoet mengemukakan bahwa langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi lembaga tersebut dalam memberikan pertimbangan kepada presiden, sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung keputusan-keputusan strategis bagi negara.







