KOMA.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena memastikan kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat gempa magnitudo 7,7 di Mbay, Kabupaten Nagekeo, menjadi perhatian utama pemerintah selain proses pencarian dan evakuasi korban.
Melki mengatakan penanganan di wilayah terdampak harus dilakukan secara cepat, terutama untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal sementara tetap mendapatkan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.
“Sekarang ini adalah bagaimana tim SAR itu mereka bisa membantu penanganan korban yang masih terjebak di bangunan. Kemudian memastikan bahwa makan minum dari seluruh korban yang hari ini mereka mengungsi karena memang rumahnya tidak bisa dipakai, itu harus bisa makan minum dengan baik,” ujar Melki saat meninjau dampak gempa di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Sabtu (15/8/2026).
Menurut dia, pemerintah juga akan memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak tersedia. Tenda dan selimut menjadi sejumlah kebutuhan yang harus segera dipenuhi selama masyarakat masih berada di lokasi pengungsian.
Melki meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana bergerak tanpa harus menunggu bantuan dari luar daerah apabila kebutuhan mendesak sebenarnya sudah tersedia di wilayah terdampak.
Ia juga mengajak para pemilik toko untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak, khususnya dengan menyediakan makanan bagi para pengungsi.
“Nanti hitung-hitungan akan kami atur berapa pengeluaran yang diberikan oleh para pemilik toko,” katanya.
Pemprov NTT Proses Status Bencana Provinsi
Mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, Melki mengatakan Pemprov NTT akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan mengenai status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Sekali lagi kami tentu akan membahas itu dengan pemerintah pusat. Karena penentuan bencana nasional itu ada di pemerintah pusat. Tapi sekali lagi data ini akan kami gambarkan apa adanya, nanti biarkan status itu biarkan pemerintah pusat yang memutuskan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov NTT telah memproses penetapan status bencana tingkat provinsi. Melki menegaskan pemerintah daerah dapat mengusulkan status bencana nasional apabila diperlukan, tetapi keputusan akhirnya tetap berada di pemerintah pusat.
“Kalau usulkan pasti kami bisa usulkan. Tapi sekali lagi kewenangan kami untuk ini menjadi bencana provinsi sudah kami proses, jadi ini sekarang diproses untuk menjadi bencana provinsi,” katanya.
Pemerintah pusat sendiri dijadwalkan mengirimkan jajaran terkait untuk meninjau langsung kondisi di NTT sekaligus mendukung penanganan dampak gempa.
Kehadiran pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di sejumlah lokasi terdampak dilakukan untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat dipenuhi.
Di sisi lain, penanganan infrastruktur yang terdampak gempa juga terus dilakukan. Ruas jalan yang mengalami longsor mulai ditangani melalui koordinasi Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi NTT, dan Dinas PUPR kabupaten di wilayah Flores.
Pemulihan layanan dasar juga menjadi perhatian pemerintah. Pasokan listrik yang sempat terganggu mulai dipulihkan di sejumlah wilayah, sementara jaringan telekomunikasi dilakukan secara bertahap.
Melki memastikan pemerintah bersama seluruh unsur Forkopimda akan mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat pemulihan layanan dasar dan membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat akibat gempa.
