Kom.id- Dua emak-emak menyampaikan protes langsung terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
melakukan kunjungan kerja dan hendak memasuki area Pasar Beringharjo.
“Tolong MBG dihentikan ya pak,” kata ibu tersebut seperti yang beredar di media sosial dikutip.
Lalu emak-emak lainnya juga menyampaikan ketimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Banyak yang komplain, anak saya itu nggak mau makan MBG, tolong pak,” sahut ibu lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memberikan respons diplomatis dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kita buat efektif saja ya, nanti saya sampaikan Pak Presiden ya,” jawab Purbaya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah efisiensi penggunaan anggaran MBG yang mencapai Rp268 triliun. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor energi dan fiskal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyesuaian anggaran bersama pemerintah dengan mempertimbangkan situasi global.
“Dan kita sedang melakukan hitungan-hitungan agar bisa ikut berkontribusi menyikapi krisis yang ada,” ujar Dadan.
Meski demikian, Dadan menegaskan tidak ada arahan pemangkasan anggaran MBG. BGN tetap mengedepankan efisiensi dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia serta menekan potensi pemborosan.
“BGN memiliki pagu anggaran Rp268 triliun dengan dana standby Rp63 triliun. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengoptimalkan Rp268 triliun dan tidak menghitung yang standby ini,” jelasnya.
Selain itu, BGN juga tengah menghitung kembali kebutuhan riil anggaran yang bisa digunakan secara maksimal termasuk menyeleksi kegiatan agar lebih efektif dan menekan pemborosan.
Sebagai konteks, pemerintah sebelumnya menegaskan anggaran program unggulan seperti MBG tidak akan dipotong meski ada upaya efisiensi belanja negara akibat tekanan global, termasuk lonjakan harga energi imbas konflik di Timur Tengah.
Pemerintah memilih melakukan efisiensi pada pos belanja yang dinilai tidak produktif, tanpa mengurangi inti program, agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
