Koma.id– Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah yang dinilai berdampak terhadap tata kelola pemerintahan. Menurut Prabowo, proses demokrasi tersebut berlangsung dengan biaya mahal, memiliki karakter yang unik, serta sangat melelahkan.
Pandangan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai memimpin rombongan pimpinan MPR bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026).
“Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan,” katanya.
Aksi AMPB Berakhir! Surat Komitmen DPR soal RUU Perampasan Aset Dibacakan, Massa Pilih Pulang
Selain menyoroti biaya politik yang tinggi, Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kepala daerah yang berakhir terjerat kasus tindak pidana korupsi.
“Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Presiden meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius dan dikaji untuk mencari solusi yang tepat.
“Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR juga menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo. Dokumen tersebut merupakan penyempurnaan dari draf yang telah disusun sejak tahun sebelumnya.
Muzani menjelaskan, pembahasan konsep PPHN bersama Presiden berlangsung secara produktif dan mendapat respons positif. Menurutnya, Prabowo pada prinsipnya menyerahkan mekanisme pembahasan dan penetapan PPHN kepada MPR sebagai pedoman pembangunan nasional bagi pemerintahan mendatang.
“Karena itu, Presiden menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Bahkan, Presiden memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.
