Koma.id– Khawatir Kembalinya Era Militerisme: Penggagas Aksi Kamisan, Maria Katarina Sumarsih, mengkritik jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 21 bulan terakhir yang dinilainya menunjukkan kecenderungan pendekatan militeristik dan mengancam demokrasi serta hak asasi manusia.
“Cukup menyentakkan hati kita semua tentang adanya dua mantan Wakil Ketua BGN (Badan Gizi Nasional) yang kini berstatus tersangka, ternyata dari tentara dan polisi,” kata dia.
Dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana di Taman Ismail Marzuki, ia menyoroti berbagai kebijakan seperti retret pejabat di Akademi Militer, penempatan aparat TNI-Polri di lembaga negara, serta sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat, termasuk tragedi Agustus 2025, penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, penahanan peserta demonstrasi, dan pembatasan aksi mahasiswa.
Sumarsih menilai kebebasan sipil semakin terancam, kritik terhadap pemerintah berisiko dibungkam, praktik KKN masih marak, dan kesenjangan sosial melebar, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran kualitas demokrasi dan mengulang praktik otoritarianisme masa lalu.
“Kini demokrasi masuk ke rahang buaya. Pemerintahannya militeristik dan sentralistik, suara rakyat dibungkam,” ujar Sumarsih.
