Koma.id– Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan pemerintah mengawasi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk mencegah penolakan masyarakat, seperti unjuk rasa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.
Di sisi lain, kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Jombang, menuai sorotan. Pakar hukum Jombang, Solikhin Ruslie, menilai Pemkab Jombang tidak bisa lagi berdalih bahwa kenaikan ini merupakan warisan kebijakan lama.
Silakan gulirkan ke bawah
Pemkab diminta buka-bukaan. Jika memang dasar kenaikan tarif PBB-P2 itu appraisal 2022, maka datanya wajib dibuka ke publik.
