Koma.id – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut meningkat Rp9,07 triliun dibandingkan rancangan awal sebesar Rp4.097,19 triliun.
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan penambahan belanja negara dilakukan untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional.
Dalam APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah juga menetapkan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun. APBN 2027 diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.
Delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus APBN 2027 meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Program tersebut juga didukung anggaran untuk pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
BGN Dapat Anggaran K/L Terbesar
Dalam alokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L), Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan pagu terbesar, yakni Rp240,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penerima mencapai 72,46 juta orang.
Anggaran BGN tersebut menjadi salah satu komponen utama belanja pemerintah untuk mendukung program prioritas di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Posisi berikutnya ditempati Kementerian Pertahanan dengan alokasi Rp189 triliun. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu indikatif awal yang berada di kisaran Rp139 triliun.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh anggaran sekitar Rp139,19 triliun.
Dari total tersebut, alokasi Polri terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, serta belanja modal Rp47,14 triliun.
Jika dibandingkan dengan APBN 2026, anggaran Polri 2027 turun dari sekitar Rp146,05 triliun.
Kementerian PU hingga Kesehatan
Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi sekitar Rp114,59 triliun. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk prasarana strategis, sumber daya air, Cipta Karya, serta program infrastruktur berbasis masyarakat.
Selanjutnya, Kementerian Sosial memperoleh Rp107,20 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk program Sekolah Rakyat, bantuan bagi kelompok lansia miskin dan penyandang disabilitas tunggal, serta program graduasi keluarga penerima manfaat agar dapat lebih mandiri.
Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi sekitar Rp102,12 triliun. Anggaran tersebut mencakup pelayanan kesehatan lanjutan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan primer.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan sekitar Rp89,1 triliun, sedangkan Kementerian Agama memperoleh sekitar Rp87,66 triliun.
Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pendidikan.
Selain itu, anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp539,7 triliun dan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp195,3 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang ekspansif, tetapi dilakukan secara terarah dan terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Menurut Suahasil, APBN 2027 diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengesahan APBN 2027 tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPR melalui pembahasan di Banggar menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap rancangan awal, termasuk kenaikan belanja negara sebesar Rp9,07 triliun.
