KOMA.ID – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pihaknya berubah menjadi tanggal 4 November 2022, dimana sebelumnya ia menyebut bahwa tanggal 10 November akan melakukan aksi.
Hal ini disampaikan Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukannya secara virtual. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2022 dilakukan di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
“Tanggal 4 November, puluhan ribu buruh akan aksi di Kemenaker,” kata Iqbal, Rabu (2/11).
Akan ada 3 tuntutan utama yang akan dibawakan di dalam aksi tersebut. Yakni mulai dengan desakan pemerintah dan pengusaha menetapkan Upah Minimum (UMP) sebesar 13 persen. Kemudian mendesak pemerintah dan pengusaha menghentikan wacana resesi yang dijadikan dalih untuk membatalkan kenaikan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menyatakan penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Omnibus Law.
“Partai Buruh juga meminta ada kenaikan upah 13 persen. Kami tolak omnibus law dan PP 36. Kami berpendapat PP 78 tahun 2015 yang bisa dipakai untuk menentukan upah,” ujarnya.
Ia mengancam, jika tanggal 4 November 2022 tidak ada respon yang baik dari pemerintah, apalagi bersama pengusaha justru malah menetapkan UMP di bawah angka inflasi, maka pihaknya akan menggelar aksi mogok kerja yang akan diikuti oleh seluruh anggotanya di 50 ribu pabrik di seluruh Indonesia.
“Bila 4 November tidak ada respon dan pemerintah dan pengusaha hitam masih tetap menetapkan Upah Minimum di bawah inflasi, maka akan ada mogok nasional setelah minggu kedua yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia,” tegasnya.
“Lebih dari 15 ribu pabrik akan terlibat bahkan bisa meluas sampai 50 ribu pabrik. 5 juta buruh akan setop produksi,” pungkas Iqbal.
