Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Ekonomi

Kelompok Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Rp6,1 Juta

×

Kelompok Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Rp6,1 Juta

Sebarkan artikel ini
Kelompok Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Rp6,1 Juta
Ilustrasi aksi unjuk rasa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta. (Foto: Koma.id/Andry Novelino)

Koma.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan tersebut menjadi Rp6.210.000 sesuai usulan unsur buruh di Dewan Pengupahan.

Silakan gulirkan ke bawah

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).

Menurut Iqbal, kenaikan sekitar Rp407.000 itu belum memadai untuk mengangkat daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta. Penentuan upah semestinya bertumpu pada kemampuan pekerja mencukupi kebutuhan hidup, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi.

“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” tegasnya.

Iqbal memaparkan, penguatan daya beli membutuhkan dukungan berbagai kebijakan yang saling terhubung, mulai dari kenaikan upah, jaminan sosial, hingga pengendalian harga barang. Karena itu, perjuangan buruh menuntut kenaikan upah berkaitan langsung dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia turut menyoroti sikap sebagian warga yang mengeluhkan turunnya daya beli, tetapi justru mempersoalkan aksi buruh ketika memperjuangkan kenaikan upah.

“Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas satu hari, itu pun hanya beberapa jam macet, dengan daya beli atau kemiskinan yang sepanjang tahun?” ujarnya.

Iqbal menilai besaran UMP yang telah ditetapkan belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Pemerintah daerah diminta menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup dan pemulihan daya beli sebagai pertimbangan utama saat menentukan kenaikan upah.

Penolakan juga dilatarbelakangi potensi UMP Jakarta yang kembali berada di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Jika upah minimum di ketiga wilayah tersebut naik sekitar 7–8 persen, Iqbal memperkirakan nilainya bisa melampaui UMP Jakarta yang sudah diumumkan.

Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa angka di daerah pembanding itu masih sebatas proyeksi karena proses penetapan upah minimum di wilayah lain masih berlangsung.

Perbandingan tersebut, kata Iqbal, harus dicermati Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis dan lokasi kantor berbagai perusahaan besar, sementara beban biaya hidup yang ditanggung pekerja juga tinggi.

“Pengusaha Bekasi bisa mampu lebih tinggi upahnya. Pengusaha Karawang bisa,” kata Iqbal.

Iqbal pun mengkritik penggunaan istilah “jalan tengah” dalam penetapan UMP. Menurut dia, kebijakan pengupahan harus dinilai dari kemampuan upah mencukupi kebutuhan hidup dan mempersempit kesenjangan, bukan semata-mata dari tercapainyabkompromi angka antara tuntutan buruh dan pengusaha.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta semestinya menghadirkan manfaat yang lebih terasa bagi pekerja. Atas dasar itu, unsur buruh mengusulkan pemakaian indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula kenaikan upah minimum.

Terkait fasilitas pemerintah daerah seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, Iqbal meminta pemerintah mengevaluasi manfaatnya bagi pekerja berdasarkan jangkauan penerima dan akses nyata. Keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh buruh beserta keluarganya telah menerima manfaat.

Pemerintah perlu mencermati persyaratan penerima, kuota, hingga kesesuaian layanan dengan kebutuhan serta perjalanan kerja buruh.

Menyikapi kondisi itu, KSPI dan Partai Buruh mengajukan sejumlah tuntutan dan langkah lanjutan. Pertama, mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000 sebagaimana usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

Kedua, menyiapkan langkah hukum lewat KSPI DKI Jakarta yang diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, mengadakan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, dengan pelaksanaan lebih lanjut ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.

Keempat, meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur guna menjelaskan pertimbangan penetapan UMP serta kebijakan perlindungan daya beli pekerja. Kelima, mendesak penetapan UMSP DKI Jakarta 2027 yang lebih tinggi daripada UMSK Bekasi dan Karawang sebagai tuntutan perlindungan bagi pekerja di sektor terkait.

“Buruh meminta Rp6.210.000,” tegas Iqbal.

Ia menyatakan angka tersebut adalah usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan, sehingga penolakan terhadap keputusan gubernur memiliki dasar tuntutan yang jelas.

Iqbal memastikan KSPI akan terus memperjuangkan revisi melalui dialog, jalur hukum, dan aksi serikat pekerja. Ia juga meminta masyarakat memandang perjuangan kenaikan upah sebagai bagian dari kepentingan bersama untuk memulihkan daya beli.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.