Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasionalPolitik

Jaga Stabilitas Nasional, APKLI MP Serukan Penghentian Provokasi dan Opini Pemecah Belah Soal Cawapres

×

Jaga Stabilitas Nasional, APKLI MP Serukan Penghentian Provokasi dan Opini Pemecah Belah Soal Cawapres

Sebarkan artikel ini
Ketum Apkli Ali Mahsun Dan Dpr Ri Dasco

Koma.id | Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029 wajib berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Ia meminta seluruh pihak menghentikan segala bentuk kampanye hitam (black campaign) yang menyerang figur-figur potensial calon wakil presiden.

Dalam keterangannya di Jakarta, Ali Mahsun menekankan bahwa pengisian kursi Wakil Presiden pasca-berhentinya Gibran Rakabuming Raka bukanlah ajang pemilihan umum atau kontestasi elektoral, melainkan proses ketatanegaraan yang diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Silakan gulirkan ke bawah

“Ini bukan perhelatan Pilpres. Tidak ada pemilihan umum atau kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI, yang selanjutnya akan memilih satu di antaranya,” ujar Ali Mahsun. Kamis (19/11).

Menurut Ali Mahsun, maraknya kampanye hitam maupun penggiringan opini tanpa dasar hukum terhadap nama-nama yang beredar merupakan tindakan yang tidak produktif dan berpotensi memicu kegaduhan politik di masyarakat. Ia mengemukakan dua alasan mendasar terkait hal tersebut:

  1. Kewenangan Eksklusif Presiden: Hak untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai amanat konstitusi, bukan kewenangan partai politik, kelompok, ataupun individu tertentu.
  2. Mekanisme Persidangan MPR RI: Keputusan akhir dalam memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan merupakan kewenangan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) melalui mekanisme persidangan resmi.

Dalam kesempatan yang sama, Ali Mahsun menyatakan apresiasinya terhadap sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya mengingatkan seluruh elemen untuk menghormati hak prerogatif serta kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pernyataan Dasco mencerminkan ketaatan terhadap konstitusi di atas kepentingan politik kelompok.

“Apa yang disampaikan Saudara Sufmi Dasco Ahmad patut kita contoh. Inilah sikap kenegarawanan dan ketaatan terhadap konstitusi. Kita harus memberikan ruang dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ali Mahsun mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat—untuk menjaga kondusivitas nasional. Ia menilai energi bangsa seharusnya difokuskan pada penyelesaian tantangan ekonomi, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro, serta perlindungan pedagang kaki lima, alih-alih terkuras oleh pertarungan opini politik.

“Siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan bersama demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Ali Mahsun.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.