KOMA.ID, JAKARTA – Chairman Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC) Nawi Jaya mendorong pemerintah memperkuat koordinasi regulasi dan perizinan pembangunan data center di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan industri pusat data berjalan terarah, memberikan kepastian investasi, serta memperkuat ekosistem digital nasional.
Nawi menilai, perkembangan industri data center membutuhkan kebijakan yang terintegrasi karena proses perizinannya melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, diperlukan mekanisme koordinasi khusus agar pengembang memperoleh kejelasan mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan setiap instansi.
“Menurut kami, persoalan perizinan data center sebenarnya bukan semata-mata sulit, tetapi masih membutuhkan kejelasan dan koordinasi yang lebih baik. Ada berbagai perizinan yang harus dipenuhi melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, terkadang koordinasi dan pemahaman terhadap persyaratan tersebut belum berjalan secara terintegrasi,” kata Nawi dalam siaran persnya, Kamis (19/11/2026).
Karena itu, IDCEC mendorong pembentukan tim koordinasi atau gugus tugas khusus untuk mengawal proses perizinan dan pengembangan industri data center di Indonesia.
“Karena itu, kami mendorong adanya suatu tim atau gugus tugas yang dapat mengoordinasikan seluruh proses tersebut sehingga pengembang memiliki kejelasan mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan masing-masing instansi,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan, Nawi menyoroti kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Ia melihat keterlibatan tenaga kerja asing masih cukup besar dalam sejumlah proyek pembangunan dan pengoperasian data center, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dan pengalaman khusus.
Menurutnya, tenaga kerja Indonesia perlu mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mengisi berbagai posisi dalam industri tersebut, mulai dari perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.
“Porsi keterlibatan tenaga kerja lokal di industri data center masih perlu ditingkatkan, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan data center. Kita memahami bahwa industri ini membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Namun, hal ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar ke depannya semakin banyak posisi strategis yang dapat diisi oleh tenaga kerja lokal,” ungkapnya.
Untuk mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, IDCEC mendorong penguatan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan transfer pengetahuan dari tenaga ahli berpengalaman. Organisasi tersebut juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan institusi pendidikan untuk memperkenalkan peluang karier di industri data center kepada generasi muda.
“Kami juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai potensi pekerjaan dan peluang karier di industri data center. Kami ingin adik-adik siswa mengenal industri ini sejak dini. Selain itu, kami juga mendorong program pendidikan dan pelatihan, termasuk membuka akses terhadap program pendidikan gratis, agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi untuk masuk ke industri data center,” jelas Nawi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian IDCEC adalah peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan rantai pasok nasional. Nawi menyebut Indonesia telah memiliki sejumlah industri manufaktur dan penyedia komponen yang berpotensi mendukung pembangunan maupun pengoperasian data center.
Namun, produk dalam negeri masih perlu meningkatkan daya saing dari sisi harga, kualitas, standar teknis, sertifikasi, dan kecepatan pengadaan.
“Kami menyoroti penggunaan komponen dan produk dalam negeri dalam pembangunan maupun pengoperasian data center, termasuk bagaimana memperkuat supply chain nasional. Kami menemukan bahwa beberapa komponen sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia, tetapi dalam praktik pengadaan, terkadang produk yang sama justru lebih kompetitif dari sisi harga dan waktu pengiriman apabila didatangkan dari luar negeri,” tuturnya.
Menurut Nawi, kebijakan TKDN harus diikuti upaya membangun kemampuan industri lokal agar mampu memenuhi kebutuhan proyek data center dengan standar yang kompetitif.
“Menurut kami, peningkatan TKDN tidak cukup hanya dilihat sebagai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kita juga harus membangun industri lokal yang kompetitif, memiliki kualitas dan sertifikasi yang sesuai dengan standar data center, serta mampu memenuhi kebutuhan proyek secara tepat waktu. Dengan demikian, industri data center dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan industri manufaktur dan rantai pasok nasional,” tegasnya.
IDCEC juga mendorong agar regulasi industri data center dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan ekosistem nasional dalam jangka panjang. Nawi menilai aturan yang disusun harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan cloud computing yang meningkatkan kebutuhan kapasitas komputasi.
“Aturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus memikirkan seperti apa kondisi dan kebutuhan ekosistem data center Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Kita sedang memasuki era Artificial Intelligence, cloud computing, dan kebutuhan komputasi yang semakin besar. Oleh karena itu, regulasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus memperhatikan kepentingan nasional,” paparnya.
Di luar ketiga isu tersebut, IDCEC turut menyoroti aspek lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan dan keamanan data. Dalam pengelolaan lingkungan, Nawi menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan persyaratan AMDAL, pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
“Kami juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan data. Untuk isu lingkungan, kami melihat pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk AMDAL, pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kita juga harus memahami bahwa setiap data center memiliki karakteristik konsumsi energi dan air yang berbeda, tergantung pada desain, teknologi, dan sistem pendingin yang digunakan,” katanya.
Sementara itu, kebutuhan listrik yang stabil dan andal selama 24 jam membuat perencanaan infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dari pengembangan data center. IDCEC mendorong koordinasi dengan PT PLN agar kesiapan kapasitas jaringan sejalan dengan pertumbuhan pembangunan fasilitas tersebut.
“Terkait dengan ketersediaan energi, kami terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan PLN agar perencanaan kebutuhan listrik dapat berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan data center. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal selama 24 jam, sehingga kesiapan kapasitas jaringan dan infrastruktur kelistrikan harus diperhitungkan sejak awal,” ujar Nawi.
Untuk perlindungan data dan keamanan informasi, IDCEC juga mendorong koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terutama agar penerapan standar keamanan dan sertifikasi internasional dapat berjalan selaras dengan ketentuan nasional.
Nawi berharap pertumbuhan industri data center di Indonesia tidak hanya menghasilkan peningkatan investasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian dan masyarakat. Menurutnya, penggunaan lahan, energi, air, dan sumber daya nasional harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri.
“Pembangunan data center yang semakin masif di Indonesia tentu menggunakan lahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Karena itu, kami berharap investasi tersebut juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat bagi pembangunan fasilitas data center, tetapi tidak mendapatkan nilai tambah yang optimal dari pertumbuhan industri tersebut,” ungkapnya.
Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri data center global, tetapi juga mampu membangun ekosistem nasional yang kuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan produk lokal, dan pengembangan industri pendukung.
“Harapan kami, melalui dukungan dan kebijakan pemerintah yang tepat, pertumbuhan industri data center dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mengembangkan industri pendukung nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri data center global, tetapi juga mampu memiliki ekosistem data center yang kuat, mandiri, dan berdaya saing internasional,” pungkasnya.








