Koma.id | Jakarta – Pemerintah mencatat program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik yang tersebar di 34 provinsi dan menampung sekitar 44.000 siswa dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Program pendidikan gratis berbasis asrama ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem guna memutus mata rantai kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pengembangan fasilitas pendidikan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan AHY saat meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta pada Rabu (18/11).
GTA VI Resmi Meluncur, Rockstar Games Hadirkan Negara Bagian Fiktif Leonida dan Dua Protagonis Utama
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menilai keberadaan Sekolah Rakyat mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan (the invisible people) yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan layak akibat keterbatasan biaya.
“Sekolah Rakyat hari ini telah hadir mewarnai dan memberi inspirasi kita semua untuk terus meletakkan pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan, membawa masa depan yang lebih baik, dan insyaallah membawa kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia,” ujar Muhaimin.
Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama penuh tanpa memungut biaya. Seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara, mulai dari tempat tinggal, makan bergizi tiga kali sehari beserta dua kali makanan ringan, seragam, hingga perlengkapan sekolah dan kebutuhan pribadi.
Dari total 182 titik yang berjalan, sebanyak 93 lokasi telah menempati gedung permanen yang dilengkapi sarana pembelajaran modern, meliputi laptop, papan interaktif digital (smartboard), laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga tempat ibadah. Penyelenggaraan pendidikan turut didukung ribuan tenaga pendidik, wali asrama, dan wali asuh.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan bahwa rekrutmen siswa tidak menggunakan tes seleksi akademik, melainkan merujuk langsung pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khusus kelompok Desil 1 dan 2. Oleh karena itu, asesmen awal menjadi instrumen krusial sebelum proses belajar dimulai.
“Di Sekolah Rakyat, ingat, asesmen bukan formalitas administratif. Asesmen adalah yang menentukan dukungan belajar seperti apa yang diberikan, pengasuhan seperti apa yang dibutuhkan, dan rehabilitasi sosial seperti apa yang harus dijalankan untuk setiap anak,” tegas Gus Ipul.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial, Devi Deliani, menyebutkan bahwa capaian 44.000 siswa di 182 titik menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun pertama yang beroperasi di 166 titik dengan 14.700 peserta didik.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penambahan 100 gedung permanen pada tahun 2027 dengan kapasitas layanan yang diperluas hingga menjangkau lebih dari 150.000 siswa di seluruh Indonesia. Ke depan, setiap kabupaten dan kota ditargetkan memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat.









