Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo Hari Ini

×

Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo Hari Ini

Sebarkan artikel ini
Bareskrimpolri
Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia). (Foto / Istimewa)

Koma.id – Bareskrim Polri menggelar perkara awal kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).

Gelar perkara tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk melalui penggeledahan beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas para pihak dalam perkara tersebut.

Silakan gulirkan ke bawah

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara akan melibatkan tim internal penyidik dan sejumlah saksi ahli. Forum tersebut bertujuan membahas konstruksi hukum perkara dugaan makar yang kini telah masuk tahap penyidikan.

“Kami besok (hari ini) akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita nanti akan lihat konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Susatyo menegaskan, gelar perkara awal tersebut bukan bertujuan untuk menetapkan tersangka baru. Penyidik masih akan mendalami rangkaian peristiwa dan menguji konstruksi hukum berdasarkan bukti serta keterangan para ahli.

Saat ditanya apakah gelar perkara itu berkaitan dengan penetapan tersangka, Susatyo secara tegas membantah.

“Bukan, bukan (terkait penetapan tersangka). Belum, belum, belum,” ujarnya.

Penggeledahan Sejumlah Lokasi

Sebelum menggelar perkara, penyidik Bareskrim telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara makar tersebut.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Rumah itu diduga berkaitan dengan Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Susatyo mengatakan, penggeledahan dan pemeriksaan di sejumlah lokasi merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti.

“Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujarnya.

Penyidik belum merinci secara terbuka seluruh barang yang diamankan dari lokasi-lokasi tersebut. Namun, hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan akan menjadi bagian dari materi yang dibahas dalam gelar perkara.

Kasus Makar Berkembang dari Dugaan Penyadapan Presiden

Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir sebelumnya menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami dugaan tindak pidana makar tersebut.

Menurut Isir, perkara itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pengembangan perkara tersebut juga mendapat perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebut hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Yusril, gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta keterkaitan antara dua dugaan tindak pidana tersebut.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.

Ia menjelaskan, gelar perkara diharapkan menjadi forum bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Dengan demikian, proses penanganan perkara dapat berjalan secara transparan dan terbuka.

Yusril juga mengingatkan bahwa penerbitan SPDP tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” katanya.

Rekaman Percakapan Disita, Data Komputer Diduga Dihapus

Dalam proses penyidikan, Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer pihak-pihak terkait.

Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak yang diperiksa telah berhasil disita. Rekaman tersebut kini masih didalami untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak.

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, penyidik perlu menelusuri tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden. Pendalaman tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan hanya berkaitan dengan penyadapan ilegal atau memiliki tujuan lain yang dapat memenuhi unsur tindak pidana makar.

Ia menerangkan, dalam kerangka KUHP Nasional, makar tidak hanya dilihat dari tindakan yang telah selesai dilakukan. Tahap pemufakatan jahat dan perbuatan permulaan juga perlu diperiksa untuk mengetahui keseluruhan rangkaian peristiwa.

Karena itu, penyidik perlu mendalami berbagai kemungkinan tujuan tindakan tersebut, termasuk dugaan upaya membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, atau memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Ketiganya, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal (illegal access) serta pemusnahan alat bukti elektronik.

Selain proses pidana, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

Sementara itu, gelar perkara awal yang dijadwalkan Kamis ini menjadi salah satu tahapan penting bagi penyidik untuk mengurai konstruksi hukum dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Hasil gelar perkara tersebut akan menentukan arah pendalaman penyidikan selanjutnya, termasuk keterkaitan antara dugaan penyadapan, akses ilegal, penghilangan bukti elektronik, dan dugaan tindak pidana makar.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.