Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaHajiInternasionalNasional

Wacana Petugas Haji Non-Muslim Tuai Sorotan, Komisi VIII DPR Jadwalkan Rapat Klarifikasi

×

Wacana Petugas Haji Non-Muslim Tuai Sorotan, Komisi VIII DPR Jadwalkan Rapat Klarifikasi

Sebarkan artikel ini
Komisi Viii Dpr Ri

Koma.id | Jakarta – Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi resmi terkait wacana pelibatan petugas haji dari kalangan non-Muslim. Langkah ini ditempuh untuk meluruskan informasi serta mencegah kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa pemanggilan tersebut diperlukan agar pemerintah memperjelas kriteria, jenis tugas, serta lokasi penempatan petugas yang dimaksud.

Silakan gulirkan ke bawah

“Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini,” ujar Syahrul kepada wartawan, Kamis (19/11).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, pihaknya pada prinsipnya tidak mempersoalkan keterlibatan tenaga profesional non-Muslim pada sektor teknis dan administratif di dalam negeri, seperti pengurusan paspor keimigrasian atau pemeriksaan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan. Namun, ia menilai penempatan petugas non-Muslim untuk diberangkatkan memberikan pelayanan langsung di Arab Saudi merupakan langkah yang kurang tepat.

“Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu,” tegasnya.

Menurut Syahrul, penyelenggaraan ibadah haji memiliki karakteristik dan aturan syariat yang spesifik. Oleh karena itu, penempatan personel di lapangan tidak cukup hanya berlandaskan semangat toleransi, melainkan wajib mempertimbangkan aspek sensitivitas keagamaan serta regulasi di Arab Saudi.

Wacana ini mencuat menyusul pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengenai peluang pelibatan unsur non-Muslim dalam penyelenggaraan operasional haji. Sebelumnya, Dahnil menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut difokuskan pada tugas-tugas teknis dan administratif yang tidak bersinggungan langsung dengan ritual ibadah, khususnya di area embarkasi dan debarkasi di Indonesia.

Secara regulasi, penghapusan syarat wajib beragama Islam khusus bagi petugas di lingkungan embarkasi memang sempat disepakati dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Agustus 2025 lalu. Sementara itu, untuk petugas pembimbing ibadah serta petugas yang diberangkatkan ke Tanah Suci tetap mensyaratkan beragama Islam.

Pandangan senada juga sempat disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Cholil Nafis, yang menilai tenaga non-Muslim dimungkinkan membantu urusan teknis di luar pelaksanaan ibadah, namun pendampingan jemaah dan urusan ritual haji mutlak harus ditangani oleh petugas beragama Islam.

Melalui rapat kerja mendatang, Komisi VIII DPR RI berharap Kemenhaj dapat memberikan kepastian hukum dan batasan tugas yang transparan sehingga profesionalitas pelayanan haji tetap terjaga tanpa memicu polemik di ruang publik.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.