Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Panja Komisi III Setujui Hasil Timus-Timsin, RUU Perampasan Aset Segera Diputuskan

×

Panja Komisi III Setujui Hasil Timus-Timsin, RUU Perampasan Aset Segera Diputuskan

Sebarkan artikel ini
Rapat Komisi III dok.DPR RI
Rapat Komisi III DPR RI. (Foto / Istimewa)

Koma.id – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).

Persetujuan tersebut menandai selesainya pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat Panja. Selanjutnya, rancangan regulasi tersebut akan dibawa ke rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.

Silakan gulirkan ke bawah

Rapat pembahasan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memimpin rapat yang salah satu agendanya menerima laporan penyelesaian tugas Timus dan Timsin.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa kedua tim telah menyelesaikan tugas yang diberikan Panja, yakni menyempurnakan rumusan dan menyelaraskan seluruh materi yang telah dibahas.

“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, pekerjaan Timus dan Timsin tidak hanya sebatas memperbaiki tata bahasa. Kedua tim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keterkaitan antarpasal, rujukan pasal, ketentuan terkait, serta bagian penjelasan dalam rancangan undang-undang.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian norma, pertentangan antarpasal, maupun rumusan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran ketika undang-undang diterapkan.

Dalam prosesnya, Timus dan Timsin juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

“Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” ujar Soedeson.

Judul RUU Berubah

Dalam laporan yang disampaikan kepada Panja, Soedeson juga menjelaskan perubahan nomenklatur atau judul rancangan undang-undang tersebut.

RUU yang sebelumnya dikenal sebagai RUU Perampasan Aset kini disepakati menggunakan nomenklatur RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan judul tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah. Penyesuaian nomenklatur juga menjadi salah satu materi yang harus diselaraskan dalam proses perumusan akhir.

“RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” kata Soedeson.

Setelah menyampaikan laporan, Soedeson menyerahkan hasil kerja Timus dan Timsin kepada Panja untuk mendapatkan persetujuan dan ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Ketua Panja Habiburokhman kemudian meminta persetujuan anggota terhadap laporan tersebut.

“Pimpinan menerima pendapat dari anggota panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?” tanya Habiburokhman.

“Setuju,” jawab anggota rapat.

Dengan persetujuan tersebut, seluruh rangkaian pembahasan di tingkat Panja dinyatakan selesai.

RUU Dibawa ke Rapat Kerja Pukul 13.00 WIB

Habiburokhman menyampaikan tahapan berikutnya adalah rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama. Rapat dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB.

“Selanjutnya akan dilanjutkan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat kedua, tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 siang ini,” tuturnya.

Dalam mekanisme legislasi, pengambilan keputusan tingkat pertama menjadi tahapan penting sebelum sebuah RUU dibawa ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR.

Pada tahapan tersebut, fraksi-fraksi DPR dan pemerintah akan menyampaikan sikap terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas. Apabila disetujui, RUU dapat dilanjutkan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan akhir di DPR.

Dengan demikian, persetujuan laporan Timus dan Timsin pada Rabu pagi belum berarti RUU Perampasan Aset telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Masih terdapat tahapan pengambilan keputusan bersama pemerintah dan pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna.

DPR Targetkan RUU Rampung Paling Lambat 15 Desember

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyatakan optimistis pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan sesuai target politik yang telah disampaikan pimpinan DPR kepada masyarakat, yakni paling lambat 15 Desember 2026.

Hinca menjelaskan, pembahasan substansi RUU tersebut telah diselesaikan Panja. Timus dan Timsin kemudian bertugas memastikan hasil pembahasan masuk ke dalam rumusan norma dan pasal-pasal secara tepat.

Menurutnya, tahapan Timus dan Timsin menjadi pekerjaan teknis untuk menyelaraskan rumusan pasal, ayat, serta redaksi agar tidak menimbulkan persoalan ketika regulasi diterapkan.

“Timus itu Tim Perumus dari hasil diskusi tadi. Timsin, Tim Sinkronisasi, sudah langsung ke norma-norma, ke pasal-pasal, pasalnya, ayatnya, tulisannya, titik-komanya, begitu,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebut pengambilan keputusan tingkat pertama masih memungkinkan dilakukan pada November. Bahkan, rapat paripurna pada 19 November sempat disebut sebagai salah satu kemungkinan jadwal apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.

Namun, Hinca menegaskan batas waktu penyelesaian yang telah disampaikan kepada masyarakat adalah paling lambat 15 Desember 2026.

“Jadi kalau saya ditanya, Anda yakin? Yakin. Percaya saja, tapi jangan berhenti netizen untuk mengkritisi dan mengingatkan. Itu penting supaya kita semua in-line di jalurnya,” ujarnya.

Hinca juga meminta masyarakat terus mengawal proses pembahasan agar DPR dan pemerintah konsisten menyelesaikan RUU tersebut sesuai tenggat waktu.

Sejumlah Aspirasi Publik Masuk dalam Pembahasan

Dalam proses pembahasan sebelumnya, Komisi III DPR menyatakan telah mengakomodasi sejumlah aspirasi masyarakat ke dalam materi RUU Perampasan Aset.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah transparansi dalam pengelolaan dan penjualan aset hasil perampasan. Panja mendorong agar penjualan aset rampasan dilakukan secara terbuka di muka umum dengan mengedepankan prinsip publisitas dan transparansi.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik manipulasi harga atau under valuation, yakni penilaian aset dengan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga berpotensi merugikan negara.

Pimpinan rapat Timus dan Timsin, Soedeson Tandra, sebelumnya mengatakan pembahasan juga memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai penegasan ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Namun, ia menjelaskan bahwa ketentuan hukuman mati telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan demikian, RUU Perampasan Aset tidak dimaksudkan untuk menciptakan jenis hukuman baru tersebut.

“Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur,” kata Soedeson dalam keterangannya pada 11 November 2026.

Pembahasan RUU ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara maupun pihak yang berhak.

Setelah laporan Timus dan Timsin disetujui Panja, perhatian kini tertuju pada rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah untuk menentukan sikap tingkat pertama terhadap RUU tersebut.

Apabila seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui, RUU Perampasan Aset dapat melanjutkan proses legislasi menuju rapat paripurna DPR sebelum akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.