Koma.id – Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai posko. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Selasa (17/11/2026) malam. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menyebut rumah di Cipete itu digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset
“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Susatyo belum menjelaskan secara terperinci hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan dan diamankan penyidik dari lokasi tersebut.
Ia menyatakan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya dugaan makar, akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.
“Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) – Makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” ujarnya.
Penggeledahan rumah Eko Hadi menjadi salah satu langkah penyidik dalam mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan Makar Telah Naik ke Tahap Penyidikan
Sebelumnya, Polri memastikan penanganan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga dugaan pemusnahan alat bukti elektronik telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengembangkan perkara tersebut. Tim dipimpin oleh Kabareskrim Polri dan bertugas mendalami berbagai dugaan tindak pidana yang muncul dalam rangkaian kasus penyadapan.
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendampingi Kapolri bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.
Menurut Isir, perkara dugaan makar itu merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, termasuk dugaan akses ilegal dan pemusnahan alat bukti elektronik.
Meski telah naik ke tahap penyidikan, Polri belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Kapolri Suyudi sebelumnya menegaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Suyudi menjelaskan penyidik juga mempelajari sejumlah perangkat elektronik atau gadget yang telah diamankan. Perangkat tersebut menjadi salah satu bagian dari alat bukti yang didalami untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujarnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
Kasus dugaan makar tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Dalam perkara penyadapan itu, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkembangan perkara tersebut, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Polri juga mengungkap dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat, disebut turut menjadi korban dalam rangkaian dugaan penyadapan tersebut.
Penyidik masih mendalami siapa saja pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam kegiatan tersebut.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR sebelumnya, Polri juga menyampaikan dugaan bahwa pengguna akhir atau end user dalam praktik penyadapan tersebut merupakan salah satu perwira tinggi Polri berinisial LSP.
Eko Hadi dan Ahrie Sonta Dipecat dari Polri
Penggeledahan rumah di Cipete juga berlangsung bertepatan dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eko Hadi pada Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang etik tersebut, Eko Hadi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal dan penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Dalam hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS. Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo.
Sidang etik tersebut berlangsung di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Mabes Polri. Sebanyak sembilan saksi dihadirkan dalam persidangan, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi.
Sebelum Eko, Irjen Ahrie Sonta juga telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi PTDH.
Meski demikian, putusan etik terhadap kedua perwira tinggi tersebut merupakan proses penegakan disiplin dan kode etik di internal Polri. Proses tersebut tidak serta-merta menggantikan atau menghentikan proses pidana yang masih berjalan.
Penyidik Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain
Penggeledahan rumah yang diduga menjadi posko Eko Hadi memperlihatkan bahwa penyidikan perkara dugaan makar kini mulai diarahkan pada pendalaman lokasi dan kemungkinan aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Namun, hingga Rabu (18/11/2026), Bareskrim belum mengungkap secara terbuka apa saja yang ditemukan penyidik di rumah kawasan Cipete itu. Belum ada pula keterangan resmi mengenai barang bukti yang disita maupun hubungan spesifik antara aktivitas di rumah tersebut dengan dugaan makar.
Polri menyatakan hasil penggeledahan dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dalam konferensi pers.
Dengan naiknya perkara dugaan makar ke tahap penyidikan, penyidik masih harus membuktikan rangkaian peristiwa, peran masing-masing pihak, serta kecukupan alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.








