Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Barisan Santri Usulkan Cak Imin Jadi Wapres Pengganti Gibran

×

Barisan Santri Usulkan Cak Imin Jadi Wapres Pengganti Gibran

Sebarkan artikel ini
Img 20260401 Wa0011
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Foto Koma.id / Andry Novelino)

Koma.id – Garda Santri Sukowati Merah Putih (Gassmi) mengusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh elemen santri dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai Cak Imin memiliki pengalaman politik dan kemampuan untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan kalangan pesantren serta masyarakat pedesaan.

Silakan gulirkan ke bawah

Ketua Gassmi, Endro Supriyadi, mengatakan dukungan tersebut muncul setelah pihaknya mencermati dinamika politik dan kebangsaan, khususnya setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Menurut Endro, Presiden Prabowo yang tengah bekerja keras membawa kemajuan bagi Indonesia membutuhkan sosok pendamping yang mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

“Kami menilai presiden membutuhkan sosok kawan seiring yang mampu menjembatani hubungan antara negara, kalangan pesantren, dan masyarakat pedesaan. Prabowo adalah Panglima di medan negara, sementara Gus Muhaimin adalah Panglima di medan santri dan rakyat. Jika dua panglima ini bersatu, insyaallah Indonesia akan semakin kuat dan tenteram,” ujar Endro, Senin (16/11/2026).

Endro menyebut, Gassmi memiliki sejumlah pertimbangan strategis sebelum menyampaikan nama Cak Imin kepada Presiden Prabowo. Salah satunya adalah rekam jejak politik dan pengalaman pemerintahan yang dimiliki tokoh tersebut.

Menurutnya, Cak Imin bukan figur baru dalam pemerintahan maupun dunia politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai menteri, Wakil Ketua DPR RI, hingga menjadi calon wakil presiden.

“Beliau menteri, Wakil Ketua DPR RI, hingga pernah menjadi Calon Wakil Presiden. Kemampuannya sangat lengkap; bisa berbicara dengan para kiai di pesantren, sekaligus fasih berdiskusi dengan dunia usaha dan pemerintahan di Jakarta, serta memiliki akar yang kuat di desa-desa. Ini adalah kemampuan langka yang mampu menggabungkan dua dunia,” paparnya.

Mengaku Bukan Meminta Jabatan

Endro menegaskan, usulan tersebut bukan didasari keinginan kelompoknya untuk mendapatkan jabatan politik. Ia menyebut kalangan santri selama ini tidak pernah meminta-minta jabatan dalam pemerintahan.

Namun, menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kalangan santri selalu memiliki peran ketika bangsa menghadapi persoalan dan membutuhkan jalan keluar.

Karena itu, Gassmi merasa perlu menyampaikan aspirasi dari kalangan akar rumput terkait sosok yang dinilai mampu mendampingi Prabowo menjalankan pemerintahan.

“Ini suara dari akar rumput kembali merasa terpanggil demi menenangkan sekaligus menggerakkan roda republik. Kami menyampaikan usulan tersebut dengan penuh hormat langsung kepada Presiden Prabowo,” katanya.

Endro berharap Presiden dapat mempertimbangkan usulan tersebut dalam proses penentuan dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jutaan Santri Siap Kawal Program Prabowo

Sebagai bentuk komitmen atas usulan tersebut, Gassmi menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo apabila aspirasi mereka diakomodasi.

Endro mengatakan jutaan santri, mulai dari Sragen hingga berbagai wilayah di Indonesia, siap berdiri di barisan terdepan untuk mendukung program-program strategis pemerintah.

Dukungan itu, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pencalonan Cak Imin, tetapi juga komitmen untuk menyukseskan agenda pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta berbagai program kerakyatan lainnya.

Menurut Endro, keterlibatan kalangan santri dapat menjadi kekuatan sosial untuk membantu pemerintah menyosialisasikan sekaligus mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Usulan Muncul di Tengah Bursa Pengganti Gibran

Nama Cak Imin memang telah masuk dalam pembicaraan politik mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, juga menyampaikan bahwa partainya menginginkan Muhaimin Iskandar mengisi posisi tersebut.

“Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Meski demikian, dinamika dukungan terhadap Cak Imin tidak hanya datang dari internal PKB. Gassmi menjadi salah satu elemen masyarakat yang secara terbuka menyampaikan aspirasi agar tokoh tersebut dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo.

Di sisi lain, Cak Imin sendiri menyampaikan sikap berbeda terkait usulan partainya. Dalam keterangannya di Magelang, Senin (16/11/2026), ia mengatakan PKB justru mengusulkan calon wakil presiden dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo.

“PKB tidak mengusulkan dirinya sendiri. Kita usulkan calon dari Gerindra, kita tunggu. Kenapa Gerindra, supaya pemerintah lebih efektif, tidak ada tendensi suka atau tidak suka,” kata Cak Imin.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan Gassmi merupakan aspirasi dari elemen masyarakat dan tidak otomatis menjadi keputusan resmi PKB untuk mencalonkan ketua umumnya sendiri.

MPR Siapkan Proses Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Sementara itu, proses pengisian jabatan wakil presiden telah mulai dipersiapkan oleh MPR RI setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Senin (16/11/2026), MPR membentuk dua tim untuk mempersiapkan proses pemilihan, yakni tim verifikasi calon wakil presiden dan tim ad hoc.

MPR juga menyepakati Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026. Sementara sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran berada pada proses konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR. Berbagai usulan dari partai politik maupun elemen masyarakat akan menjadi bagian dari dinamika politik menjelang pemilihan tersebut.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.