Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasionalPolitik

MPR Undur Sidang Paripurna Pemilihan Wapres ke 9 Desember 2026

×

MPR Undur Sidang Paripurna Pemilihan Wapres ke 9 Desember 2026

Sebarkan artikel ini
Pasca Sidang Paripusna Mpr

Koma.id | Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyepakati perubahan jadwal Sidang Paripurna dalam rangka pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden RI yang baru untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11), agenda tersebut resmi diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pergeseran jadwal selama sepekan dari rencana awal (2 Desember 2026) ini dilakukan demi mengakomodasi agenda kenegaraan serta kesibukan Presiden Prabowo Subianto yang cukup padat.

Silakan gulirkan ke bawah

“Karena itu, dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” ujar Muzani kepada awak media seusai rapat.

Seiring dengan pergeseran jadwal sidang paripurna tersebut, MPR RI menetapkan batas waktu atau deadline bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) paling lambat pada 25 November 2026.

Muzani menegaskan, ketentuan konstitusional mewajibkan kepala negara untuk menyetorkan tepat dua nama kandidat wakil presiden kepada lembaga legislatif, disertai dengan pemenuhan seluruh persyaratan administratif yang berjumlah sekitar 22 syarat.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani.

Untuk mengawal proses transisi konstitusional ini, MPR RI juga telah meresmikan sejumlah struktur pendukung teknis. Politikus senior PDI-P yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, ditunjuk sebagai Ketua Tim Ad Hoc MPR untuk Pemilihan Wakil Presiden.

Selain itu, proses pemeriksaan dan verifikasi kelayakan administratif berkas calon akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, sebagai koordinator tim verifikasi. Ia didampingi oleh Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Perubahan jadwal dan penentuan batas waktu penyetoran nama ini menyusul dinamika politik nasional pascalengsernya Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor guna membahas kriteria serta mekanisme pengusulan figur pengganti yang diharapkan mampu memperkuat stabilitas pemerintahan ke depan.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.