Koma.id – Sejumlah nama mulai bermunculan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Nama-nama yang mencuat berasal dari sejumlah partai politik, mulai dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, hingga Partai Demokrat. Beberapa di antaranya merupakan ketua umum partai, pimpinan lembaga negara, serta pejabat yang saat ini berada di kabinet pemerintahan.
Demokrat Tegaskan Tak Usulkan Nama Cawapres, Presiden Prabowo Beri Waktu Sepekan ke Parpol Koalisi
Bursa kandidat ini mengemuka setelah Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Batas Waktu Pengkinian Data BSU 2026 Berakhir, Pekerja Diminta Pantau Status Penyaluran Rp 900.000
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk mendiskusikan nama-nama yang dinilai layak menjadi pengganti Gibran.
Meski demikian, belum ada keputusan mengenai kandidat yang akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden berada di tangan Presiden.
Delapan Nama yang Diungkap Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat delapan nama dari lingkungan partai politik yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Nama pertama adalah Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dari Partai Golkar, nama yang disebut adalah Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Sementara dari Partai Gerindra terdapat tiga nama, yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Sugiono, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Tiga nama lainnya berasal dari partai politik berbeda, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Doli menilai nama-nama tersebut memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik maupun pemerintahan.
Menurutnya, Presiden membutuhkan sosok yang dapat bekerja sejalan dengan visi dan kebijakan pemerintahannya.
Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Meski menyebut delapan nama, Doli menegaskan Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai pengganti Gibran kepada Prabowo.
Dia mengatakan penentuan wakil presiden merupakan kewenangan Presiden. Menurutnya, dalam sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” ujar Doli.
Doli juga menyampaikan bahwa sosok yang nantinya dipilih harus memiliki kesamaan arah pandang dengan Presiden.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” katanya.
Selain keselarasan visi, Doli menyebut calon wakil presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Kandidat juga diharapkan memenuhi seluruh persyaratan konstitusional serta tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
Dia turut menekankan pentingnya kemampuan kandidat dalam membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan sesuai arahan Presiden.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” sambungnya.
Nama Cak Imin Muncul dari Aspirasi Kader PKB
Selain delapan nama yang disebut Doli, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mendapat dukungan dari sejumlah kader partainya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda membenarkan adanya aspirasi agar Cak Imin dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Namun, Huda menegaskan dukungan tersebut merupakan aspirasi pribadi dan tidak mewakili sikap resmi kelembagaan PKB.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” kata Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Huda mengatakan, secara kelembagaan PKB menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo.
Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan tersebut sudah diatur dalam konstitusi sehingga Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama kepada MPR.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” jelasnya.
Ahmad Muzani Enggan Bicara Bursa Cawapres
Nama Ketua MPR Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar tokoh yang disebut berpotensi menjadi pengganti Gibran.
Namun, Muzani memilih tidak memberikan tanggapan mengenai peluang dirinya masuk dalam bursa calon wakil presiden. Dia mengatakan ingin fokus mengawal proses pergantian wakil presiden melalui mekanisme di MPR.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah tahapan kelembagaan MPR, termasuk rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ujarnya.
Nama Sultan Hamengku Buwono X hingga Puan dan Cak Imin
Selain nama-nama yang berasal dari partai politik, sejumlah tokoh lain juga disebut-sebut dalam perbincangan publik sebagai kandidat pengganti Gibran.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Namun, Sultan memilih tidak menanggapi spekulasi tersebut. Dia menegaskan persoalan pengisian jabatan wakil presiden merupakan urusan pemerintah pusat.
“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya. Nggaklah, saya tidak punya wewenang untuk memberikan komentar, nggak usah,” ujar Sultan saat ditemui di kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.
Selain Sultan, nama Ketua DPR Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin juga ikut mencuat.
Sultan Najamudin sendiri menyatakan bahwa DPD RI akan mendukung siapa pun yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo.
“Posisi dan tugas DPD RI adalah menyukseskan dan mendukung siapapun dan kapanpun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo,” kata Sultan dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Dia menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden.
Prabowo Punya Kewenangan Mengusulkan Dua Nama
Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
MPR selanjutnya melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon dan menggelar pemilihan dalam sidang paripurna.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Dengan demikian, nama-nama yang saat ini beredar masih sebatas kandidat yang muncul dalam pembicaraan politik maupun aspirasi sejumlah pihak. Keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
