Koma.id | Jakarta – Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) resmi melayangkan surat permohonan perlindungan dan kepastian kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan di tengah menguatnya wacana pelarangan total produk rokok elektronik (vape) yang berbunyi mematikan para pelaku usaha legal di tanah air.
Surat tersebut diantarkan langsung oleh perwakilan pengurus APVI ke Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/11).
Ketua Umum APVI, Budiyanto, menegaskan bahwa menyediakan sangat mendukung ketegasan pemerintah dalam anggota peredaran narkotika. Namun, ia menyyangkan munculnya stigma negatif akibat dukungan vape oleh oknum tertentu yang mengedarkan zat terlarang melalui jalur ilegal.
“APVI bermaksud memohon perlindungan dan kepastian bagi industri REL [Rokok Elektronik] yang legal dari dampak negatif peredaran produk REL ilegal, ” ujar Budiyanto dalam keterangan tertulisnya.
Dalam dokumen permohonannya, APVI memaparkan kontribusi signifikan industri vape terhadap perekonomian nasional. Sektor ini tercatat menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Jika diakumulasikan dengan anggota keluarga dan orang tua pekerja, ekosistem ini menopang penghidupan sekitar satu juta masyarakat Indonesia.
Secara struktural, APVI saat ini menuaungi lebih dari 1.500 anggota yang mencakup:
- Lebih dari 1.000 toko ritel
- Lebih dari 200 produsen lokal
- Sedikitnya 200 distributor dan importir
Dari sisi kontribusi fiskal dan perdagangan,Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk rokok elektronik pada tahun 2025 tembus angka sekitar 518 juta dolar AS.Sementara itu,penerimaan negara dari sektor cukai REL pada tahun yang sama mencapai sekitar Rp2,8.
Budiyanto memperingatkan bahwa wacana pelarangan total salah sasaran dan berdampak fatal bagi ratusan ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung rantai pasok industri legal.
Berangkat dari keresahan tersebut,APVI menyampaikan tiga poin harapan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:
- Penanganan Terpadu:Meminta Arahan kepada penerbit dan lembaga terkait agar polemik rokok elektronik diselesaikan secara komprehensif, berbasis bukti ( evidence- based ), serta melibatkan para pelaku usaha legal.
- Kepastian Hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi industri REL legal agar tidak merugikan atau menjadi korban dari kasus perlindungan produk ilegal yang berada di luar pengawasan negara.
- Pengawasan Ketat dan Berlapis:Mendorong pengawasan ketat pada jalur impor dan distribusi,penindakan hukum tanpa kompromi terhadap produk ilegal,serta pengetatan pencegahan akses produk bagi masyarakat di bawah usia 21 tahun.
“Kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan kebijaksanaan dan perlindungan bagi jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” pungkas Budiyanto.
