Koma.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Habiburokhman menegaskan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan wakil presiden yang mampu mendukung kerja pemerintahan serta memahami anggaran dan birokrasi, bukan sekadar ban serep, Jumat, 13 November 2026.
“Kita tahu Pak Prabowo ini kan banyak sekali programnya bagus-bagus banget, ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada kampung nelayan. Implementasinya kan ada tantangan-tantangan. Nah, kita perlu orang yang paham situasi, paham masalah teknis di lapangan, paham masalah anggaran, regulasi, dan birokrasi,” ujar Habiburokhman dalam tayangan Breaking News Metro TV, Jumat, 13 November 2026.
Habiburokhman menuturkan, berdasarkan perbincangan sekitar empat jam bersama Presiden Prabowo di Istana, posisi wakil presiden secara konstitusional memiliki peran krusial untuk menopang tugas kepala negara. Hal itu tecermin dari penugasan khusus ke berbagai daerah yang sebelumnya dijalankan oleh Gibran.
“Fakta konstitusionalnya wapres ini kan ternyata secara faktual bukan hanya ban serep, tetapi sosok yang bisa men-support kerja-kerja Presiden. Tentu kita berharap sosok yang menjadi wakil presiden punya kemampuan manajerial, punya kemampuan berkomunikasi, menyerap aspirasi di masyarakat di bawah,” jelasnya.
Menurut Habiburokhman, faktor usia, baik muda maupun senior, serta dikotomi latar belakang partai politik atau teknokrat tidak akan menjadi batasan dalam penentuan calon. Ia juga menilai pertimbangan elektoral belum relevan saat ini karena pemerintahan berfokus pada kerja nyata.
Yusril: Pengunduran Diri Gibran Bukan Permohonan, MPR Cukup Nyatakan Kekosongan Jabatan Wapres
“Enggak akan menjadi pertimbangan apakah muda ataukah senior, tapi yang paling penting adalah kemampuannya nanti, kompetensinya, dan skill-nya. Banyak orang di partai politik yang sebetulnya tipikalnya teknokrat banget,” kata Habiburokhman.
Saat ditanya mengenai pembelajaran dari isu penyadapan yang berujung dugaan makar dan kekhawatiran dualisme politik, ia mengaku belum melihat relevansinya dengan pejabat di luar institusi kepolisian. Namun secara normatif, ia menekankan calon wakil presiden harus fokus menjalankan perannya.
“Kita memerlukan sosok cawapres yang memang ambisinya, misi, visinya adalah memang melaksanakan tugas sebagai wapres, tidak ada targetan-targetan lain,” ucapnya.
Menyinggung pertemuan para ketua umum partai politik bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Habiburokhman memastikan pengajuan dua nama tetap menjadi hak prerogatif Presiden. Meski demikian, Presiden selalu membuka diri terhadap masukan koalisi dan kemungkinan sudah memiliki gambaran sosok calon setelah pertemuan tersebut.
“Yang mengusulkan itu Presiden, bukan partai politik, tetapi diambil dari salah satu atau koalisi partai pengusung. Sebagian besar sepertinya akan sama seperti Demokrat, menyerahkan ke Pak Prabowo, jadi insyaallah enggak akan ada kegaduhan terkait pencalonan ini,” ujarnya.
Selain itu, Habiburokhman yang juga terpilih sebagai anggota tim verifikasi MPR menjelaskan timnya bekerja maksimal tujuh hari untuk mencocokkan dokumen calon dengan aturan yang berlaku, tanpa membuat persyaratan baru. Jika ada calon yang tidak memenuhi syarat, temuannya akan dilaporkan ke pimpinan MPR. Terkait tenggat 14 hari sebelum 2 Desember 2026 yang berdekatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden, surat usulan tetap dapat disampaikan sebelumnya.
“Ada syarat di konstitusi, Warga Negara Indonesia dan lain sebagainya, ada juga syarat di Pasal 169 Undang-Undang Pemilu seperti latar belakang pendidikan, usia, kesehatan, bebas narkoba, dan tidak dalam status pailit. Kami juga akan mengingatkan ke Pak Prabowo agar memasukkan calon-calon yang memang memenuhi syarat,” tutup Habiburokhman.
