Koma.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintahan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore.
Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril Pastikan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut. Dia menyebut pertemuan dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB di Istana Bogor.
“Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor,” kata Muzzammil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Muzzammil juga memastikan dirinya berencana menghadiri pertemuan tersebut sebagai perwakilan PKS yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo.
Sri Sultan HB X Harap Pemerintahan dan Politik Nasional Lebih Tenang di Tengah Gibran Mundur
“Ya Insyaallah (hadir),” ujarnya.
Meski demikian, Muzzammil belum mengungkapkan secara terperinci agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Presiden dengan para ketua umum partai politik tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, juga membenarkan rencana pertemuan itu. Dia menyampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan hadir di Istana Bogor.
“Ya ketum hadir,” kata Hermawi.
Bahas Pengganti Gibran
Rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan partai koalisi ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Presiden berencana berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran.
Yusril sebelumnya menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Dalam proses tersebut, Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menyebut Presiden juga dapat berunding dengan partai-partai koalisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril ketika itu belum mengetahui kapan konsultasi dengan partai koalisi akan dilaksanakan. Dia hanya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberi sinyal akan berbicara dengan para pimpinan partai pendukung pemerintah.
Menurut Yusril, penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada MPR tetap menjadi kewenangan Presiden.
MPR Siapkan Proses Pemilihan Wapres
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Gibran juga menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat tersebut dan menghormati keputusan Gibran.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari sejak jabatan tersebut dinyatakan kosong.
Yusril menjelaskan, Presiden dapat mengajukan dua nama calon kepada MPR setelah menerima surat pemberitahuan dari lembaga tersebut. Dengan demikian, pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai koalisi menjadi salah satu tahapan konsultasi politik yang dapat dilakukan sebelum Presiden menentukan calon pengganti Gibran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai daftar lengkap ketua umum partai yang akan hadir maupun agenda rinci pembahasan dalam pertemuan di Istana Bogor tersebut.
