Bapanas Terbitkan SE Tegas: Pelanggar HET dan HPP Pangan Terancam Sanksi hingga Denda Rp1,5 Miliar

Koma.id | Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan kebijakan tegas berupa surat edaran terkait pengenaan sanksi bagi pelaku usaha pangan yang menjual komoditas melebihi ketentuan resmi. Bagi pedagang atau pelaku usaha yang terbukti melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sanksi yang menanti mulai dari administratif hingga pidana denda mencapai Rp1,5 miliar serta penjara maksimal tujuh tahun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada Komoditas Beras, Minyak Goreng, Telur Ayam, Daging Ayam, Jagung, Gula Pasir, dan Pangan Pokok Tertentu. Beleid ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, atas nama Kepala Bapanas pada Selasa (10/11).

“Barang siapa yang melanggar HET dan HPP diberi sanksi. Harga acuan tertinggi dan harga pembelian pemerintah itu ada sanksinya, mulai dari sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi,” tegas Amran saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11).

Berdasarkan surat edaran tersebut, pengawasan penerapan harga pangan pokok melibatkan lintas instansi, mulai dari Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, jajaran kepolisian (Kapolda dan Kapolres), TNI (Pangdam dan Dandim), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Pengenaan sanksi administratif diberlakukan secara berjenjang, meliputi:

1. Peringatan tertulis
2. Denda administratif
3. Pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha
4. Pencabutan perizinan berusaha secara resmi
5. Penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen

Selain sanksi administratif, pengawas di lapangan diwajibkan segera melaporkan kepada penyidik berwenang apabila ditemukan adanya bukti awal tindak pidana di bidang pangan. “Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal terjadi tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkan kepada penyidik berwenang dengan pengenaan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp1,5 miliar,” bunyi ketentuan dalam dokumen edaran tersebut.

Surat edaran ini diedarkan kepada berbagai pemangku kepentingan mulai dari Perum Bulog, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengecer di pasar rakyat, hingga distributor. Pemerintah menetapkan batas harga acuan untuk 19 komoditas pangan pokok, di antaranya:

• Gabah Kering Panen (GKP): HAP Rp6.500/kg (Inpres No. 4/2026)
• Beras Premium: Zona 1 Rp14.900/kg, Zona 2 Rp15.400/kg, Zona 3 Rp15.800/kg
• Beras Medium: Zona 1 Rp13.500/kg, Zona 2 Rp14.000/kg, Zona 3 Rp15.500/kg (HPP Gudang Bulog Rp12.000/kg)
• Beras SPHP: Zona 1 Rp12.500/kg, Zona 2 Rp13.100/kg, Zona 3 Rp13.500/kg
• Minyakita: HET Rp15.700/kg
• Gula Konsumsi: Wilayah Non-3TP Rp17.500/kg, Indonesia Timur & 3TP Rp18.500/kg
• Daging Ayam Ras: HPP Produsen Rp25.000/kg, HET Konsumen Rp40.000/kg
• Telur Ayam Ras: HPP Produsen Rp26.500/kg, HET Konsumen Rp30.000/kg
• Daging Sapi (Segar Paha Depan): HET Rp130.000/kg (Sapi hidup produsen HPP Rp59.950/kg)

Melalui penerapan aturan dan pengawasan ketat ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga serta memberikan perlindungan yang adil bagi petani maupun konsumen di seluruh wilayah Indonesia.