Koma.id, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, meminta seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol) di rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul diamankannya 11 warga sipil yang dikaitkan dengan dugaan penggunaan rumah dinas di kompleks tersebut sebagai markas judi online. TB Hasanuddin menegaskan, penanganan perkara harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat, baik dari unsur sipil maupun militer.
“Baik yang melibatkan unsur sipil maupun militer, semuanya harus dilakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar TB Hasanuddin, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, proses hukum perlu dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan status dan kewenangan aparat penegak hukum. Apabila dugaan pelanggaran melibatkan personel militer, penanganannya dapat dilakukan melalui Polisi Militer (POM) TNI. Sementara itu, pihak sipil diproses melalui mekanisme peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
TB Hasanuddin juga menjelaskan bahwa apabila perkara tersebut melibatkan unsur sipil dan militer secara bersama-sama, penanganannya perlu mempertimbangkan mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kalau itu militer, silakan diproses melalui POM TNI. Kalau itu sipil, maka diproses sesuai aturan yang berlaku. Apabila melibatkan unsur bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilakukan melalui mekanisme koneksitas,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut harus mengedepankan prinsip objektivitas dan transparansi. Setiap dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan penyalahgunaan fasilitas dinas, perlu ditangani berdasarkan bukti dan prosedur hukum, bukan berdasarkan jabatan atau latar belakang pihak yang diperiksa.
Menurut TB Hasanuddin, kepatuhan terhadap mekanisme hukum penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Yang terpenting adalah proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Kasus dugaan markas judi online di kompleks rumah dinas TNI di Cijantung tersebut menjadi perhatian setelah 11 warga sipil diamankan. Penanganan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap secara jelas dugaan aktivitas yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing berdasarkan hasil pemeriksaan.
TB Hasanuddin menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
