KOMA.ID, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meminta perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Program tersebut ditargetkan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
Buntut Polemik Syarat Pendidikan Gibran, Themis Indonesia Minta DKPP Pecat Komisioner KPU-Bawaslu
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan pembangunan kampung nelayan yang menjadi bagian dari program pemerintah untuk masyarakat pesisir.
Said Iqbal Soroti UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Hak Buruh Dinilai Belum Diperkuat Sanksi Tegas
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” demikian keterangan Teddy.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan 100 Kampung Nelayan tersebut dapat beroperasi pada penghujung tahun ini. Kawasan tersebut akan dilengkapi infrastruktur yang mendukung aktivitas nelayan, mulai dari proses pendaratan ikan hingga pemasaran hasil tangkapan.
Fasilitas yang disiapkan meliputi dermaga untuk menunjang aktivitas melaut, pabrik es untuk menjaga kualitas ikan, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membantu memperkuat rantai usaha perikanan, termasuk dalam menjaga mutu dan memperlancar pemasaran hasil laut.
“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” lanjut Teddy.
Pembangunan Kampung Nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan dukungan infrastruktur dan akses ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Dengan fasilitas yang terintegrasi, pemerintah berharap kegiatan perikanan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para nelayan.
