Koma.id– Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi daerah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menyesuaikan aktivitas pemerintahan dan pendidikan demi keselamatan masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan ASN dapat menerapkan WFH hingga 75–100 persen jika kondisi kesehatan dan keamanan dinilai berisiko, sementara sektor esensial seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan kelistrikan tetap wajib beroperasi. Persentase WFH diserahkan kepada kepala daerah berdasarkan situasi wilayah dengan mempertimbangkan informasi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan PVMBG.
Ditpolairud dan Basarnas Kerahkan KN Tetuka Cari 5 Wartawan Hilang Kontak di Perairan Anak Krakatau
“Tapi ada yang mungkin itu bila dianggap rawan untuk kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa terlalu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat, dilakukan dengan working from home, misalnya sampai ke 75 atau 100 kalau memang itu dianggap perlu, maka dapat dilakukan oleh kepala daerah masing-masing,” katanya.
Di sektor pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti membuka opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah yang terdampak berat, khususnya di Banten dan Lampung, sementara sekolah yang tidak terdampak langsung tetap dapat belajar tatap muka dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menghindari kegiatan di luar ruangan.
Durasi serta jam belajar juga dapat disesuaikan, dan materi pembelajaran dapat diarahkan pada edukasi keselamatan, kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemerintah menegaskan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan ASN maupun warga sekolah menjadi prioritas selama erupsi berlangsung.
“Kami sampaikan bahwa terkait dengan terjadinya musibah itu, kami menyampaikan bahwa perlindungan, keselamatan, serta kesehatan bagi warga sekolah ini kami pastikan untuk dapat menjadi prioritas,” ujarnya.
