Koma.id, Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di tanah air bukan sekadar retorika politik. Arahan tegas Kepala Negara yang meminta Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersatu padu mengusut tuntas kasus mega korupsi menjadi babak baru yang dinantikan publik. Ketegasan ini terbukti tidak tebang pilih, bahkan berani menyentuh lingkaran elite penegak hukum sendiri, termasuk penanganan kasus yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Langkah hukum terhadap Febrie Adriansyah dinilai tepat demi mencegah kegaduhan dan persaingan tidak sehat antar-aparat penegak hukum. Jika tidak dikelola dengan baik, gesekan antarlembaga berpotensi mengaburkan substansi perkara dan mengganggu efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Apresiasi tinggi juga patut diberikan kepada Kapolri beserta jajaran Korps Bhayangkara. Profesionalisme Kapolri dalam mematuhi arahan Presiden serta menekan ego sektoral menjadi kunci penting. Kesiapan Polri berkolaborasi erat dengan Kejagung mencerminkan kematangan institusi kepolisian yang modern dan berjiwa negarawan dalam mengutamakan kepentingan hukum nasional.
IDM: Progres Kasus Mantan Jampidsus Bukti Presiden Prabowo Serius Wujudkan Penegakan Hukum yang Adil
Sikap tanpa kompromi ini direspons positif oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Melalui Sekretaris Jenderal-nya, Anshor Mu’min, KAKI mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan tiga perkara dugaan korupsi besar yakni kasus batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel yang dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung. Kebijakan ini dinilai mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan koordinasi yang terukur.
“Langkah tersebut bentuk kepemimpinan yang tegas dan upaya menjaga proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum. Kami juga mengapresiasi Kapolri yang menunjukkan sikap negarawan dengan menempatkan kepentingan hukum nasional di atas ego sektoral institusi,” ujar Anshor Mu’min kepada wartawan.
Menurut Anshor, tata kelola ini membuat aparat tetap bekerja secara profesional, terarah, dan tidak menimbulkan isu liar di ruang publik. Sinergi harmonis Polri dan Kejagung dengan metode investigasi modern kini mampu mengendus aset ilegal tanpa terhambat sekat birokrasi. Langkah ini menjadi jangkar penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan optimal.
