Koma.id– Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai pengusutan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi momentum untuk membongkar akar persoalan yang selama ini melemahkan sistem kelistrikan nasional.
Pernyataan itu disampaikan menyusul penyelidikan Polri terhadap dugaan manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya blackout di sejumlah wilayah Indonesia.
“Polri pasti sudah punya minimal dua alat bukti sehingga meningkatkan ke penyidikan,” kata Yusri kepada Koma.id, Selasa (7/7/2026).
Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan kasus tersebut juga menjadi alarm bagi iklim investasi nasional. Pasalnya, keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal di Indonesia.
“Berarti rapuh sistem kelistrikan nasional itu. Gimana mau investor masuk? Image-nya buruk itu,” tandasnya.
Yusri juga mengkritik aparat penegak hukum dan instansi terkait karena praktik dugaan manipulasi kualitas maupun kuantitas batu bara diduga telah berlangsung dalam waktu yang lama tanpa tindakan.
“Sebetulnya ada salahnya juga aparat. Itu kan sudah lama berlangsung. Kenapa dibiarkan berlangsung lama? Sama kayak kasus Pertamina, sudah berlangsung lama baru dibuka. Jadi ada salahnya juga aparat,” ujarnya.
Terkait proses hukum, dimana penyidik telah memeriksa sedikitnya 16 orang saksi, namun hingga kini belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Ia menilai pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pasokan batu bara berada pada hubungan kontrak antara pemasok batu bara dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
“Kalau soal ke PLTU, pengusahanya dengan pihak PLN EPI, karena kontraknya itu dengan PLN EPI. PLN EPI itu anak perusahaan PLN yang khusus membeli energi primer. Dia yang membuat kontrak pembelian batu bara, minyak, dan gas, kemudian disuplai ke PLTU-PLTU di Jawa Timur, Bali, Madura, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Banten. Berarti akar persoalannya di sana,” tegasnya.
Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri mengungkap dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU. Penyidik menemukan indikasi praktik manipulasi dokumen terkait kualitas dan kuantitas batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan listrik hingga menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Indonesia.
Kasus tersebut juga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian dalam jumlah besar, sementara penyidik masih terus mendalami peran pihak-pihak yang terlibat sebelum menetapkan tersangka.
