Koma.id– Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya sejumlah peserta dalam program tersebut. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi seluruh tahapan penyelenggaraan, mulai dari proses seleksi administrasi hingga pelaksanaan pelatihan di lapangan.
“Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas,” kata Anton kepada wartawan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan latihan dasar militer bagi peserta SPPI. Ia menilai pendekatan kemiliteran tidak relevan diterapkan kepada calon pengelola koperasi.
Usman berpendapat sistem pendidikan militer dirancang untuk membentuk komandan, sedangkan pengelolaan koperasi membutuhkan kemampuan manajerial yang berbeda. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pelatihan fisik dan baris-berbaris dalam meningkatkan kompetensi pengelola koperasi.
Selain mendesak penghentian program latsarmil, Amnesty International juga meminta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab meninggalnya para peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Sebenarnya cukup dihentikan lah pelatihan dasar militer untuk calon pengelola koperasi, karena memang tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran dalam pengelolaan koperasi,” kata Usman
Adapun peserta SPPI yang dilaporkan meninggal dunia dalam pelaksanaan latihan tersebut yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.
