Koma.id– Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti rencana penyediaan susu formula dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 karena dinilai berpotensi bertentangan dengan kebijakan perlindungan ASI nasional. IDAI menegaskan pemberian susu formula seharusnya hanya dilakukan berdasarkan indikasi medis tertentu sesuai Undang-Undang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, serta rekomendasi WHO dan UNICEF yang menetapkan ASI eksklusif selama enam bulan sebagai standar utama nutrisi bayi.
Organisasi tersebut mengingatkan distribusi susu formula secara massal tanpa pengawasan medis dapat menurunkan angka keberhasilan ASI eksklusif, mengganggu program percepatan penurunan stunting, hingga meningkatkan ketergantungan terhadap produk pangan olahan.
IDAI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan melakukan harmonisasi kebijakan dengan memprioritaskan MPASI berbasis pangan lokal berprotein hewani seperti telur, ikan, dan daging dibanding susu formula komersial.
“Pemberian susu formula bayi hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi,” tulis IDAI dengan mengutip Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Sementara itu, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, dr. Lovely Daisy, juga mengingatkan pemberian susu formula berlebihan dapat mengurangi frekuensi menyusu, menurunkan produksi ASI, meningkatkan risiko penyakit pada bayi, serta memengaruhi bonding ibu dan anak.
“Berkurangnya intensitas menyusui langsung juga dapat memengaruhi kedekatan antara ibu dan bayi (bonding) yang terjalin pada saat proses menyusui,” imbuhnya.
Meski mengkritisi skema susu formula dalam MBG, IDAI tetap mendukung upaya pemerintah memperbaiki status gizi nasional dan menurunkan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045.
