Koma.id– Anggota Komisi 1 DPR RI, Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim memberi peringatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026). Ia meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan melakukan kampanye yang lebih komprehensif terkait arah kebijakan TNI saat ini.
Pasalnya saat ini banyak pertanyaan publik muncul seiring berkembangnya peran TNI yang digeser ke pembangungan pangan konvensional. Padahal seharusnya yang terpenting juga adalah merambah kesiapan isu perang asimetris, proxy war, hingga kesiapan menghadapi perang berlarut serta penguatan industri strategis pertahanan dan keamanan siber.
YLBHI: Urusan Begal Bukan Tugas Tentara
“Karena banyak sekali pertanyaan saat ini yang muncul di publik,” kata Rizal.
Selain itu, ia menyoroti pembentukan 750 batalyon dan keterlibatan TNI dalam berbagai sektor seperti pembangunan teritorial, ketahanan pangan, koperasi, makanan bergizi gratis hingga program sosial lainnya. Kondisi ini, menurutnya, memunculkan persepsi di masyarakat bahwa TNI mulai masuk ke banyak ranah sipil sehingga memicu kembali perdebatan soal “dwifungsi TNI”.
“Sekarang sudah mulai muncul yang mengatakan bahwa, ini bukan lagi dwifungsi TNI tetapi sudah militer main di semuanya,” tandasnya.
