KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto mengkritik tindakan aparat Tentara Nasional Indonesia yang disebut melakukan pembubaran kegiatan nonton bareng dokumenter “Pesta Babi”. Menurutnya, langkah tersebut justru tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsi TNI.
Hari menegaskan, urusan pengamanan kegiatan masyarakat sipil sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan TNI.
“Kalau memang ada potensi gangguan ketertiban atau persoalan hukum dalam kegiatan nobar, itu ranah Polri, bukan TNI. Jangan sampai ada kesan aparat militer masuk terlalu jauh dalam ruang sipil,” kata Hari Purwanto, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Hari, pendekatan represif terhadap kegiatan diskusi atau pemutaran film justru berpotensi memperbesar polemik di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah dan aparat seharusnya membuka ruang dialog, bukan melakukan pembubaran paksa.
“Soal pemutaran film dokumenter Pesta Babi, sebaiknya persilakan saja, jangan diganggu. Kalau perlu dikawal, ajak nonton bareng dan buka ruang dialog antara pihak pemerintah, aparat dan masyarakat,” ujarnya.
Hari menilai negara tidak perlu alergi terhadap kritik maupun ekspresi publik, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merendahkan simbol negara.
“Kalau pun narasi Pesta Babi dianggap provokasi, biarkan mereka berekspresi. Justru negara bisa memanfaatkan ruang dialog itu untuk memahami keresahan masyarakat dan mencari solusi yang konstruktif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan represif aparat justru bertentangan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengultimatum aparat penegak hukum agar tidak lagi bertindak represif terhadap rakyat.
“Presiden sudah mengingatkan jangan ada lagi aparat yang represif terhadap rakyat. Kalau masih ada pembubaran paksa dengan pendekatan keras, itu justru mendelegitimasi pesan Presiden sendiri,” tegasnya.
Hari menambahkan, ruang dialog terbuka penting untuk mereduksi potensi gejolak sosial di tengah masyarakat, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Ruang dialog ini bisa mereduksi gejolak sosial yang tidak perlu di masyarakat. Indonesia justru perlu memperkuat konsolidasi internal dan menjaga persatuan nasional,” pungkasnya.
