Koma.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian terkait tata kelola partai politik (parpol) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang melibatkan figur berlatar belakang partai. Dalam kajian tersebut, KPK mengeluarkan 16 poin rekomendasi, termasuk usulan agar calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah wajib berasal dari sistem kaderisasi partai.
Salah satu poin krusial terdapat dalam rekomendasi kelima, yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam usulan tersebut, KPK menekankan pentingnya pengaturan keanggotaan partai secara berjenjang mulai dari kader muda, madya, hingga Utama serta syarat pencalonan berbasis kaderisasi, termasuk batas minimal waktu keanggotaan sebelum diusung dalam kontestasi politik.
Batas Waktu Pengkinian Data BSU 2026 Berakhir, Pekerja Diminta Pantau Status Penyaluran Rp 900.000
Selain itu, KPK juga mengusulkan penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Di antaranya melalui kewajiban audit tahunan oleh akuntan publik, sistem pelaporan keuangan terintegrasi yang dapat diakses publik, hingga penghapusan sumber sumbangan dari badan usaha atau perusahaan. Sumbangan tersebut diusulkan dialihkan menjadi kontribusi perseorangan berbasis beneficial ownership.
Dalam aspek pendidikan politik, KPK merekomendasikan peran lebih besar Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun kurikulum standar dan sistem pelaporan terintegrasi. Hal ini mencakup kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang dibiayai oleh bantuan keuangan negara, termasuk detail kegiatan, peserta, tujuan, dan output.
KPK juga menyoroti pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode guna menjamin regenerasi kepemimpinan. Selain itu, partai didorong untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah melalui mekanisme kaderisasi.
Rekomendasi tersebut mendapat beragam tanggapan dari partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai bahwa proses rekrutmen politik harus tetap membuka ruang bagi tokoh di luar partai. Menurutnya, calon pemimpin nasional seharusnya berasal dari individu terbaik tanpa dibatasi latar belakang kaderisasi.
“Tentang bacapres dan bacawapres KPK mesti paham bahwa yang mau kita rekrut ini adalah calon pemimpin bangsa,” kata Sarmuji kepada wartawan, dikutip.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa kaderisasi memang penting, namun implementasinya tidak sederhana. Ia menekankan bahwa regulasi yang ada sebenarnya telah mengatur penggunaan dana bantuan politik, termasuk alokasi untuk pendidikan politik. Ganjar juga menyebut bahwa untuk posisi calon presiden, peluang bagi tokoh di luar partai tetap perlu dibuka.
Berbeda dengan itu, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan dukungan terhadap usulan KPK. Ia menilai kewajiban kaderisasi akan memperkuat tanggung jawab moral kandidat terhadap partai serta mendorong sistem karier politik yang lebih sehat dan terstruktur.
“Sebaiknya figur-figur yang ingin menjadi calon presiden dan wakil harus masuk menjadi kader partai jika ingin didukung, sehingga ada tanggung jawab moral terhadap partai. Tidak tinggal glanggang colong playu,” tandasnya.
