Koma.id– Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus netral dalam kehidupan demokrasi dan melarang keterlibatan prajurit dalam politik praktis.
SBY yang juga merupakan mantan panglima tertinggi menekankan agar TNI terus berkembang menjadi institusi yang kuat dan profesional, namun tetap berpegang teguh pada konstitusi. Ia mengingatkan perannya sebagai bagian dari reformasi ABRI dan berharap TNI tidak keluar dari tugas pokoknya.
“Sebagai mantan pelaku reformasi ABRI, tetaplah pada tugas pokok sesuai dengan konstitusi. Jangan masuk dalam politik praktis,” ujar SBY dalam agenda Supermentor 28 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dikutip.
SBY menekankan netralitas TNI menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Menurutnya, sikap tidak berpihak dari aparat sangat menentukan terciptanya proses demokrasi yang adil dan kredibel.
“Tetaplah netral dalam kehidupan demokrasi, netral dalam pemilu supaya menjadi adil,” tegasnya. SBY juga mengingatkan bahwa institusi negara seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus bekerja secara profesional dan tidak berpihak.
Lebih lanjut, SBY mengingatkan bahwa institusi negara seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu.
Ia juga menekankan bahwa kebanggaan terhadap kekuatan militer tidak semata diukur dari kemampuan tempur, melainkan juga dari kepatuhan terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Kita akan bangga TNI yang hebat, jago, tapi juga patuh pada demokrasi dan the rule of law,” tandasnya.
