Koma.id, Jakarta – Kemunculan isu pelengseran Presiden Prabowo Subianto di media sosial dinilai sebagai narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini publik sekaligus memicu instabilitas nasional menjelang pertengahan 2026.
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila, Prihandoyo Kuswanto, menilai terdapat pola sistematis yang melibatkan sebagian aktivis, mahasiswa, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menciptakan kondisi chaos.
“Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah NGO seolah melakukan cipta kondisi untuk memicu kekacauan,” ujar Prihandoyo, Minggu (5/4/2026).
Ia menilai, narasi kerusuhan yang berkembang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang persoalan sejak era Reformasi 1998 yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan.
Menurutnya, setelah hampir tiga dekade, arah reformasi justru dianggap menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, sehingga berdampak pada kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk.
Prihandoyo juga menyoroti praktik demokrasi elektoral yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip permusyawaratan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Permusyawaratan perwakilan dalam konstitusi diterjemahkan menjadi one man one vote. Ini norma baru yang seharusnya diperdebatkan dan bisa diuji kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia melihat adanya upaya sistematis untuk mendiskreditkan berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan kebijakan hilirisasi.
Menurutnya, berbagai program tersebut kerap menjadi sasaran stigma negatif melalui agitasi publik, termasuk tudingan korupsi yang terus diangkat ke ruang publik.
Prihandoyo juga menyinggung dugaan adanya kepentingan global di balik dinamika tersebut, dengan menyebut nama filantropis dunia, George Soros, sebagai pihak yang sering dikaitkan dengan gerakan liberal-kapitalis.
“Sebagian aktivis dan mahasiswa diduga telah dipengaruhi kepentingan liberal-kapitalis yang ingin melemahkan negara,” katanya.
Di sisi lain, polemik juga melibatkan Muhammad Said Didu yang menyampaikan informasi dari kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, terkait prediksi kondisi ekonomi Indonesia pada Juli–Agustus 2026.
Prediksi tersebut menyebut adanya potensi krisis fiskal yang dapat berdampak pada defisit anggaran hingga terganggunya layanan publik. Namun, Prihandoyo mempertanyakan motif di balik penyebaran informasi tersebut.
Ia menilai publik perlu mencermati apakah prediksi tersebut merupakan peringatan objektif atau justru bagian dari upaya membangun persepsi tertentu.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan ekonom Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai perekonomian nasional masih berada pada jalur positif. Ia merujuk pada konsep Trilogi Pembangunan yang diperkenalkan oleh ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo.
Menurut pandangan tersebut, pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi dinilai tetap terjaga, termasuk melalui berbagai program pemerintah yang tengah dijalankan.
