Koma.id, Jakarta – Pernyataan kritis Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyinggung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuai respons dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai kritik tersebut berangkat dari penafsiran yang tidak utuh terhadap pernyataan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.
Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menilai Gatot Nurmantyo telah memotong konteks pernyataan Kapolri, khususnya frasa “sampai titik darah penghabisan”. Menurut Sandri, frasa tersebut tidak bisa dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil, melainkan ekspresi komitmen Kapolri dalam menjalankan tugas konstitusional menjaga keamanan dan penegakan hukum.
“Yang disampaikan Kapolri adalah bentuk kesungguhan menjalankan amanah. Memotong konteks pernyataan lalu menafsirkannya sebagai pembangkangan justru berpotensi menyesatkan publik,” ujar Sandri.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Ir. R. Haidar Alwi, MT. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada keras atau tidaknya pernyataan Kapolri, melainkan pada cara menarik kesimpulan yang tidak proporsional.
Menurut Haidar Alwi, yang berpotensi menyesatkan bukanlah kalimat yang diucapkan Kapolri, melainkan tafsir yang lahir setelah konteks pernyataan tersebut dihilangkan. Ia mengingatkan pentingnya membaca pernyataan pejabat publik secara utuh agar tidak memicu kesimpangsiuran opini di tengah masyarakat.
Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Habib Syakur Minta Publik Berpijak pada Data
Sementara itu, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai kritik Gatot Nurmantyo terhadap Polri justru mencerminkan gejala post power syndrome. Ia menilai sebagian elite purnawirawan belum sepenuhnya berdamai dengan perubahan zaman serta pergeseran kewenangan dan tata kelola institusi negara pascareformasi.
Menurut Habib Syakur, perdebatan yang dibangun di ruang publik seharusnya berfokus pada penguatan institusi negara dan konsolidasi reformasi, bukan pada penafsiran sepihak yang berpotensi memecah kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
