Koma.id — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah belum berhasil melindungi anak-anak dari bahaya yang timbul akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan hasil pemantauan hingga 31 Oktober 2025, JPPI mencatat sedikitnya 16.109 siswa di berbagai daerah mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut, angka tersebut menjadikan kasus MBG sebagai tragedi pangan terbesar di sektor pendidikan tahun ini. Ia menilai evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menutup sebagian dapur pelaksana MBG tidak efektif menekan jumlah korban.
“Langkah penutupan dapur tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga proses pengawasan di lapangan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).
Sementara itu, kasus terbaru kembali terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 20 murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Setu Wetan, Kecamatan Weru, dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada Selasa (4/11).
Menurut informasi yang dihimpun, makanan yang disajikan kepada para siswa terdiri dari soto ayam bening, nasi putih, kol rebus, tauge, tempe goreng, dan buah anggur merah. Beberapa saat setelah makan, belasan siswa mengeluhkan mual, pusing, dan muntah-muntah, sehingga harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Plered.
Petugas kesehatan bersama pihak kepolisian telah mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium. Hingga Kamis pagi, sebagian besar siswa telah diperbolehkan pulang, namun pihak puskesmas tetap melakukan pemantauan lanjutan.
Ubaid mendesak pemerintah, khususnya BGN dan Kementerian Pendidikan, untuk segera meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan MBG, termasuk mempublikasikan hasil uji bahan makanan di setiap daerah.
“Kita bicara tentang keselamatan anak-anak, bukan sekadar program politik atau angka statistik. Satu anak keracunan saja sudah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang mulai dijalankan pada awal 2025 dengan tujuan menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, sepanjang pelaksanaannya, program ini kerap menuai kritik karena lemahnya standar keamanan pangan dan pengawasan di lapangan.
