Koma.id– Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, terus panen penolakan keras dan kritik dari berbagai pihak. Politikus, akademisi, dan aktivis menilai langkah ini kontradiktif dengan rekam jejak pelanggaran HAM berat dan berisiko mengaburkan sejarah kelam masa Orde Baru.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut dapat menimbulkan kontradiksi logis dalam narasi sejarah nasional. Jadi pemerintah harus melakukan klarifikasi menyeluruh terhadap dampak politik yang ditimbulkan selama kekuasaan Soeharto, terutama terhadap para reformis dan korban pelanggaran HAM, sebelum mengambil keputusan.
Penolakan lebih tegas disampaikan Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning. Rekam jejak Soeharto yang disebut terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat menjadi alasan kuat penolakannya. Bahkan Ribka menegaskan Soeharto tak pentas menyandang gelar pahlawan.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Wildan Sena Utama, juga memperingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berisiko menormalkan kembali praktik-praktik otoritarianisme yang pernah terjadi di masa Orde Baru.
