Koma.id- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mendesak pembahasan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut ditujukan agar MPR mengagendakan pembicaraan pemakzulan dalam sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena desakan masyarakat selama ini dinilai belum cukup menggugah respons lembaga legislatif.
Petrus menyebut bahwa selama ini desakan pemakzulan hanya datang dari satu kelompok, yakni Forum Purnawirawan TNI, sementara DPR dan MPR belum menunjukkan reaksi yang berarti.
Menariknya, TPDI tidak mendasarkan argumen pemakzulan pada pelanggaran hukum berat saat menjabat, seperti yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Sebaliknya, Petrus menggunakan pendekatan konstitusional berbeda. Ia menyebut pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden sebagai “kecelakaan konstitusi”.
Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai bahwa posisi Gibran saat ini sangat bergantung pada kekompakan dan soliditas koalisi politik pendukung Prabowo Subianto. Selama koalisi tetap solid, peluang pemakzulan secara politik akan sangat kecil, meskipun tekanan publik meningkat.
