Koma.id | Tangerang Selatan – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 1998 (JARI’98) Willy Prakarsa, kembali menyoroti polemik keaslian ijazah Presiden ke-7Joko Widodo yang sempat mengemuka di ruang publik. Bagi Willy, isu ini bukan hanya tidak bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bentuk pelecehan intelektual yang mengalihkan perhatian publik dari masalah yang lebih substansial.
“Kita ini bangsa besar, jangan terlalu larut dengan isu recehan. Apa manfaatnya bagi rakyat? Seharusnya energi kita digunakan untuk membahas kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Willy dalam sesi diskusi yang penuh dengan refleksi kritis.
Sorotan atas polemik ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Berulang kali, pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah mengonfirmasi keaslian dokumen akademik Presiden ke-7 RI tersebut. Namun, perdebatan seputar isu ini tetap mencuat, terutama di media sosial dan berbagai forum diskusi politik.
Willy menekankan bahwa perdebatan yang tidak berbasis substansi hanya membuang waktu dan energi publik. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilah informasi yang beredar.
“Kalau terus membahas hal yang tidak ada manfaatnya, kapan kita bisa maju? Bangsa ini punya banyak PR, mulai dari kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, hingga pendidikan. Itu yang seharusnya kita prioritaskan,” tegasnya.
Seiring dengan dinamika politik yang semakin kompleks, Willy mengajak masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang. Baginya, pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar polemik yang tidak memiliki dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, pihak kepolisian telah menutup penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi setelah tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dengan demikian, Willy berharap agar masyarakat bisa mengalihkan fokus mereka ke isu-isu yang lebih produktif dan konstruktif bagi bangsa.
