Koma.id– Insiden penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) memicu keprihatinan luas dari berbagai pihak. Tragedi yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, ini mengakibatkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka. Banyak pihak mempertanyakan tindakan aparat Malaysia yang dianggap berlebihan dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, mengecam kejadian ini dan menegaskan bahwa penembakan tersebut tidak seharusnya terjadi, bahkan jika memang terdapat pelanggaran prosedural. Menurutnya, kasus ini tergolong extraordinary dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.
Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara, Kerugian Negara Diindikasikan Rp5 Triliun
Senada dengan Jumhur, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, menilai bahwa tindakan APMM merupakan penggunaan kekuatan berlebihan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang WNI. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM dan harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Indonesia.
Kritik tajam juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang menyoroti sejumlah kejanggalan dalam insiden ini. Ia menilai keterangan yang diberikan oleh aparat APMM perlu diinvestigasi lebih lanjut, karena terdapat perbedaan informasi yang mencurigakan. Menurutnya, ada aspek yang perlu diperjelas mengenai kronologi dan alasan di balik tindakan aparat Malaysia tersebut.
